Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tidak Hanya Bijih Bauksit, Sederet Mineral Mentah Tambang Berikut Dilarang Diekspor

image-gnews
Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi melarang ekspor sejumlah komoditas tambang per Juni 2023 ini, termasuk bijih bauksit menjadi salah satu yang dilarang sejak bulan ini.  

Selain bijih bauksit, apalagi yang dilarang dalam bentuk mentah? Adakah nikel? 

Larangan Ekspor Bahan Tambang

Mengutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah secara bertahap dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga alumina. 

Sejak Januari 2020, kebijakan larangan ekspor nikel mentah telah berhasil dilakukan. Implementasi kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah tersebut tentunya tidak dapat dikatakan berjalan mulus. Dengan jumlah produksi nikel mencapai 1 juta metrik ton menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia.  

Larangan ekspor nikel mentah tentu sangat berpotensi mengganggu pasokan nikel global yang memicu konflik dagang. Beberapa waktu lalu, Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) pernah menggugat Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel mentah.

Padahal tujuan utama pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan tambang mentah adalah untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui hilirisasi produk pertambangan. 

Sebagaimana diketahui, hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. 

Selain ekspor bahan tambang mentah, Pemerintah juga memiliki masalah lainnya berupa ekspor tambang ilegal. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui ekspor ilegal atas sejumlah komoditas tambang masih terus terjadi, mulai dari timah, bauksit, hingga batu bara. Pengakuan ini disampaikan Jokowi di tengah upayanya melarang ekspor berbagai komoditas ekspor tersebut pada 2022 lalu. 

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu. Bahkan, Jokowi telah meminta kepada TNI dan Polri menindak tambang ilegal tersebut.

Majalah Tempo pernah melapokan praktik tambang ilegal...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

1 hari lalu

Hasil produksi minyak kayu putih di Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dok: BRIN
BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

BRIN ikut mengembangkan industri hilirisasi kayu putih di Biak Numfor, Papua. Industri ini diklaim memberikan manfaat ekonomi.


PLN Operasikan Transmisi Baru 150 KV untuk Smelter Ceria Group

3 hari lalu

Petugas PLN saat melaksanakan energize atau penyalaan pertama transmisi yang menghubungkan GI 150 kV Kolaka milik PLN dengan Gardu Induk PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), bagian dari Ceria Group. Dok. PLN
PLN Operasikan Transmisi Baru 150 KV untuk Smelter Ceria Group

Transmisi yang menghubungkan Gardu Induk Kolaka milik PLN dengan Gardu Induk PT Ceria Nugraha Indotama baru tahap pertama.


Bahlil: Hilirisasi Sekarang Itu Belum Betul-betul Berkeadilan 100 Persen

6 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024, usai ditemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil: Hilirisasi Sekarang Itu Belum Betul-betul Berkeadilan 100 Persen

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen berkeadilan.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

6 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

8 hari lalu

Smelter Timah milik Harvey Moeis, PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. TEMPO/servio maranda
Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

Harvey Moeis diduga menjadi perpanjangan tangan atau pihak perwakilan dari PT RBT yang terjerat kasus ini pada 2018-2019.


Kejagung Akan Hadirkan Tamron alias Aon di Sidang Menghalangi Penyidikan Kasus Timah Toni Tamsil

8 hari lalu

Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah Tamron Tamsil alias Aon akan dihadirkan jaksa dalam lanjutan sidang perintangan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil alias Akhi yang akan digelar di PN Pangkalpinang, Rabu Besok, 10 Juli 2024. Tempo/Servio Maranda
Kejagung Akan Hadirkan Tamron alias Aon di Sidang Menghalangi Penyidikan Kasus Timah Toni Tamsil

Kejagung memastikan akan menghadirkan tersangka kasus korupsi tata niaga timah Tamron alias Aon dalam persidangan dengan terdakwa Toni Tamsil.


Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI yang Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman

8 hari lalu

Rumah warga yang terdampak ledakan smelter PT KFI. Istimewa
Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI yang Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman

Bangunan smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarat


Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Tak Kunjung Ditahan, Kejagung Klaim Punya Alasan Kuat

8 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Tak Kunjung Ditahan, Kejagung Klaim Punya Alasan Kuat

Hendry Lie diketahui telah mangkir dua kali dari panggilan penyidik Jampidsus Kejagung.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

9 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.


PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu

9 hari lalu

Rumah warga yang terdampak ledakan smelter PT KFI. Istimewa
PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu

Ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry atau PT KFI pada pertengah Mei 2024 menyebabkan sejumlah rumah warga retak