Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengawasan intern oleh BPKP dan APIP berorientasi hasil. Ia juga mengingatkan pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, dan pemerintah daerah untuk membuka data serta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Hal ini karena upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin menantang disebabkan situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Karenanya, Presiden Jokowi ingin memastikan belanja dari APBN/D dan BUMN merupakan belanja yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,” ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023, Rabu (14/6).
Maka dari itu, Presiden meminta BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi dan mencegah penyimpangan secara efektif. Dengan demikian orientasi pengawasan diharapkan bukan kepada prosedur, tetapi hasil.
Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Acara tersebut diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.
Pilihan editor: Terkini: BPKP Mulai Audit Waskita Karya dan Wijaya Karya, Kemenkeu Sebut Negara Bisa Saja Tak Berutang Asal....
