TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira angkat bicara soal rencana Menteri Koordinator bidang Kemaritimiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pemerintah akan memperketat pembelian kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia pesimistis rencana pemerintah itu akan efektif mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Pasalnya, transisi ke kendaraan listrik membutuhkan kesiapan infrastruktur yang matang sehingga ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia terus terakselerasi.
"Jangan langsung dipersulit (pembelian kendaraan berbasis BBM)," kata Bhima ketika ditemui di Menara Rajawali, Rabu, 14 Juni 2023. "Kalau cuma dipersulit untuk pembelian baru, masyarakat milih beli kendaraan bekas."
Bahkan, menurut Bhima, pemerintah sudah salah langkah sejak awal. Ketika membuat kebijakan insentif kendaraan listrik, pemerintah tidak mengatur pembatasan produksi kendaraan berbasis BBM. Sementara kendaraan konvensional ini harganya cenderung lebih murah.
"Meski EV disubsidi, masih akan kalah," kata Bhima. Belum lagi, kata dia, infrastruktur pengisi dayanya belum banyak.
Oleh karena kebijakan insentif kadung jalan, Bhima menyarankan pemerintah menggenjot ketersedaiaan infrastruktur dan memastikan program konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik berjalan. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
Selanjutnya: "Produsen kendaraan listrik juga harus lebih..."
