3. Kemenkeu Sebut Pemerintah Bisa Tak Menambah Utang, Asalkan Subsidi Dihilangkan
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menjawab pertanyaan yang kerap muncul. Pertanyaan tersebut yakni apakah bisa pemerintah tidak menambah utang setiap tahunnya?
Deni menjawab bisa. “Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya,” ujar dia dalam acara Money Talks CNBC di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Juni 2023.
Deni mencontohkan pada 2022, belanja negara nilainya Rp 3.000 triliun, sedangkan defisitnya Rp 464 triliun—artinya tambahan utangnya Rp 464 triliun. Belanja negara senilai Rp 3.000 triliun itu dialokasikan ke beberapa hal, salah satunya adalah untuk subsidi energi.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Ramai Tagihan Utang Jusuf Hamka ke Pemerintah, Jubir Sri Mulyani Sebut Nama Tutut Soeharto
Juru Bicara Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, kembali menjelaskan pemberitaan yang ramai soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang ke pemerintah.
“Kami maklum banyak yang masih bingung dengan fakta, kepemilikan perusahaan bisa berganti. Hubungan individu dengan perusahaan juga bisa berubah. Nama Jusuf Hamka menjadi sentral, padahal seharusnya Ibu SHR (Siti Hardijanti Hastuti Soeharto / Tutut Soeharto),” cuit Prastowo lewat akun @prastow, pagi tadi, Rabu, 14 Juni 2023.
Maka, dia melanjutkan, sejak awal pihaknya menghindari penyebutan nama Jusuf Hamka. Alasannya, karena saat kejadian penempatan deposito dan pemberian kredit, yang berkontrak adalah korporasi dan pemilik/ pengurus saat itu yang bertanggung jawab.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo....
