Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Antisipasi Krisis Pangan, Menteri Pertanian: Setiap Kabupaten Harus Bisa Menjadi Lumbung Pangan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat meninjau kandang ayam broiler modern dengan sistem closed house di Kabupaten Gowa.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat meninjau kandang ayam broiler modern dengan sistem closed house di Kabupaten Gowa.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKementerian Pertanian (Kementan) RI mendorong setiap pemerintah daerah (pemda) membuat terobosan-terobosan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global.

"Harus ada gagasan-gagasan, terobosan-terobosan misalnya tiap kabupaten harus bisa menjadi lumbung pangan dan juga lebih mendorong penggunaan pupuk organik," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Dorongan tersebut disampaikan Mentan pada kegiatan temu profesi Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan yang diselenggarakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Pendidikan Pertanian Kementan RI.

Temu profesi Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Ke-XVI di Kota Padang.

Mentan Syahrul mengatakan dunia akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan global di mana 30 persen produktivitas pertanian diperkirakan akan terus menurun.

Menurutnya, keberadaan Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan strategis dalam mendukung sektor pertanian di Tanah Air. Para duta tani diharapkan menjadi bagian dari regenerasi petani, serta mampu mengantisipasi perubahan iklim maupun ancaman krisis pangan global.

"Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan adalah masa depan pertanian bangsa ini," ujar dia.

Pada kesempatan itu, eks Bupati Gowa tersebut menghimbau para petani di Tanah Air agar memanfaatkan fasilitas permodalan yang telah disiapkan pemerintah melalui perbankan yakni kredit usaha rakyat (KUR).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Manfaatkan KUR untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis pertanian," ucap dia.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyemangati para Duta Tani bahwa masa depan pembangunan pertanian Indonesia berada di tangan generasi tersebut.

"10 tahun ke depan kalian lah yang mengambil bagian dari proses regenerasi petani, untuk itu kalian harus bersiap menerima tongkat estafet," ujar Dedi.

Para duta tani diharapkan bisa menularkan inspirasi tentang pengelolaan pertanian di masa depan kepada masyarakat luas. Kemudian melalui temu profesi, kelompok tersebut didorong pula untuk menggali pengetahuan bagaimana menjadi petani dan pebisnis yang tangguh.

Pilihan Editor: Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Berapa Kisaran Harga Rumah di Sana?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

1 hari lalu

Foto udara areal lumbung pangan nasional 'food estate' komoditas singkong di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,422 triliun di 2021. ANTARA/Makna Zaezar
Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

Keriuhan soal akun fufufafa dinilai untuk merusak hubungan Prabowo-Gibran. Di sisi lain program food estate gagal


KPK Rupanya Tak Supervisi Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya

2 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolongo bersama juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK mengapresisasi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengabulkan permintaan banding perlawanan (Verzet) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK atas putusan sela yang membebaskan terdakwa Hakim Agung, Gazalba Saleh, oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Rupanya Tak Supervisi Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya

Berdasarkan undang-undang KPK mempunya wewenang melakukan supervisi. Tidak dilakukan di kasus yang menjerat Firli Bahuri


Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

5 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Jaksa KPK menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi dan akan mempelajari putusan itu.


KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

5 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi kabulkan permohonan banding Jaksa KPK atas vonis Yasin Limpo dalam perkara korupsi di Kementan.


Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

5 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Hukuman terhadap Syahrul Yasin Limpo bertambah menjadi 12 tahun penjara


Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

5 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang banding perkara Syahrul Yasin Limpo lebih berat daripada vonis Pengadilan Tipikor Jakarta.


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

9 hari lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.


Bakal Libatkan Mahasiswa untuk Cetak 1 Juta Hektar Sawah dengan Gaji Rp 10 Juta, Mentan: Supaya Betah

9 hari lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja komisi IV DPR RI di Jakarta, (20/6/2024).
Bakal Libatkan Mahasiswa untuk Cetak 1 Juta Hektar Sawah dengan Gaji Rp 10 Juta, Mentan: Supaya Betah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan institusinya akan melibatkan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan program merdeka belajar untuk mencetak satu juta hektar sawah


Kementan Buka Sawah Baru Seluas 500 Ribu Hektare di Kalteng

17 hari lalu

Ilustrasi Orang-orangan sawah. AFP PHOTO/ADEK BERRY
Kementan Buka Sawah Baru Seluas 500 Ribu Hektare di Kalteng

Selain di Kalteng, pemerintah juga membuka sawah di Papua Selatan seluas 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu haktare, dan Sumatera Selatan.


Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

19 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.