TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi merespons positif langkah Presiden Jokowi untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak ke pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu.
"Semua tanggung jawab kan ada di Presiden. Wajar saja kalau diambil alih semua (perbaikan) jalan ini oleh pemerintah pusat. Asal memperhatikan kemampuan APBN," kata Fauzi ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 6 Mei 2023.
Agar tidak membuat pemerintah daerah lepas tanggung jawab, Fauzi mengatakan pemerintah bisa melakukan cost sharing atau pembagian biaya, maupun pembagian tugas lainnya. Misalnya, pemerintah pusat yang menyediakan anggaran tetapi pemerintah daerah yang melakukan pengerjaan perbaikan jalan rusak.
"Selama ini begitu, tapi bisa lebih dipertegas," ucap Fauzi.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan rusak, tetapi turut memperhatikan pemeliharaan. Termasuk mencegah dampak-dampak kerusakan.
Sebab sekuat apapun pembiayaan APBN untuk pembangunan, kata dia, jalan rusak terus terjadi jika pemeliharaan tidak dimaksimalkan.
"Jadi sekarang yang terpenting bagaimana teman-teman dari kepolisian atau Kementerian Perhubungan memaksimalkan pengawasan. Karena kontribusi jalan rusak di antaranya dari kendaraan-kendaraan yang melebihi kapasitas, seperti truk ODOL," ujar Fauzi. Fauzi juga meminta pemberlakuan jembatan timbang juga diefektifkan.
Pemeliharaan jalan, lanjut Fauzi, perlu menjadi prioritas agar anggaran tidak boros untuk perbaikan. Terlebih jika terjadi hal-hal di luar dugaan, seperti pandemi Covid-19 kemarin, yang membuat anggaran pemeliharaan dipotong.
"Risikonya kan cukup tinggi. Padahal kalau kita bicara transportasi, apapun jenisnya, yang dikedepankan adalah keamanan dan kenyamanan," kata Fauzi. "Gimana bicara keamanan dan kenyamanan kalau anggarannya minim, bahkan tidak ada.”
Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak yang ramai dikeluhkan warga tersebut.
"Secepat-cepatnya dimulai, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi usai meninjau Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung.
Menurut Jokowi, pemerintah pusat kini sedang mendata jalan kabupaten, kota, dan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di daerah tersebut tidak banyak diarahkan kepada infrastruktur. Padahal, kata Jokowi, perbaikan jalan rusak sangatlah penting.
RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: Tinjau Jalan Rusak di Lampung, Jokowi: Jika Tidak Sanggup Perbaiki, Pusat Ambil Alih
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
