TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengumumkan operator baru untuk proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) pada akhir Mei 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proyek IDD saat ini digarap oleh perusahaan energi raksasa asal Amerika yakni Chevron, dan pada akhir Mei mendatang akan berganti. "IDD nanti keputusannya akhir Mei, sudah deal," kata Arifin di kantornya kepada wartawan, Jumat 5 Mei 2023.
Arifin belum menyebutkan pengganti Chevron untuk menggarap proyek IDD, namun saat disinggung nama perusahaan raksasa migas asal Italia, Eni, ia tak menampiknya. “Iya (Eni),” katanya singkat sambil tersenyum.
Proyek IDD merupakan salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia saat ini, serta bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 bersama dengan proyek Masela, Train Tangguh 3, Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Abadi.
Dari proyek ini, pemerintah berharap dapat menambah total produksi minyak sebanyak 65 ribu barel per hari dan 3,484 juta kaki kubik gas per hari. Total investasi PSN di sektor migas ini mencapai US$ 37,21 miliar.
Sejak 2016, PT Chevron Pacific Indonesia yang berencana menggarap proyek tersebut, namun belakangan perusahaan tersebut malah berubah haluan dan berencana melepas hak partisipasinya.
Proyek IDD tahap II akan menggabungkan dua lapangan migas, yakni Lapangan Gendalo (Blok Ganal) dan Gehem (Blok Rapak). Pengembangan tahap II ini mendesak untuk segera dilanjutkan, apalagi kontrak blok Rapak dan Ganal juga akan berakhir pada 2027 dan 2028.
Proyek IDD tahap II ini diproyeksi berproduksi hingga 844 juta kaki kubik gas per hari dan minyak 27 ribu barel per hari. Proyek tersebut sedianya akan beroperasi pada kuartal IV 2025. Rencananya gas alam hasil produksi dari proyek IDD akan dijual untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor dalam bentuk gas alam cair.
Chevron (sebagai operator) memegang 62 persen hak partisipasi di Proyek IDD (secara agregat), bersama mitra joint venture lainnya, yaitu Eni sebesar 20 persen dan Sinopec 18 persen.
Pilihan Editor: Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja ESDM, KPK Periksa Tiga Orang ASN
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
