TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menerima 938 aduan terkait permasalahan pembagian tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan terhadap karyawannya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan aduan itu diterimanya melalui Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 yang telah dibuka sejak 28 Maret 2023 lalu.
"Atas aduan-aduan tersebut, kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Anwar melalui keterangan persnya, Sabtu 15 April 2023.
Anwar merinci, 938 layanan aduan itu mencakup 669 perusahaan yang tersebar hampir di seluruh provinsi. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti.
"Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 377 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan," kata Anwar.
Jika dilihat dari tiap-tiap provinsi, paling banyak aduan berasal dari DKI Jakarta yang mencapai 312 aduan, kemudian kedua di Jawa Barat sebanyak 217 aduan dan ketiga Jawa Tengah sebanyak 106 aduan.
