Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaga Moneter, Bank Sentral Revisi Aturan Valas

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Bank Indonesia merevisi aturan soal transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk menjaga stabilitas moneter. Revisi tersebut memberikan alternatif penyelesaian yang lebih ringan bagi bank.

Bank sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/4/PBI/2009 tertanggal 17 April 2009 yang mengubah peraturan Bank Indonesia nomor 10/37/PBI/2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Pada aturan baru, perbankan mendapat empat opsi penyelesaian transaksi derivatif termasuk produk terstruktur.

Menurut Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah, revisi itu pada dasarnya memberi penegasan alternatif penyelesaian masalah transaksi derivatif. Aturan bertujuan menegaskan aturan sebelumnya. "Itu untuk menjaga stabilitas moneter," kata Halim kepada Tempo di Jakarta, Senin (20/4) petang.

Dia melanjutkan, penyelesaian transaksi itu bisa dilakukan sepanjang ada kesepakatan tertulis antar pihak-pihak yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. "Penyelesaiannya sedapat mungkin menggunakan rupiah," ujar dia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono mengatakan perbankan harus transparan dalam menjual produk derivatif supaya nasabah yang membeli produk memahami semua risiko yang kemungkinan akan terjadi. Bank sentral akan segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perbankan menjual produk itu secara transparan. "Derivatif harus segera diatur supaya tidak merugikan," ujarnya.

Dia menjelaskan, transparansi itu juga berlaku untuk penjualan produk-produk yang dikeluarkan lembaga keuangan asing (offshore). Bank harus memberikan informasi penggunaan dana yang diinvestasikan nasabah melalui produk itu. Produk asing yang dijual juga harus dipastikan terdaftar di negara tempat produk itu dikeluarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, negara-negara G-20 saat ini tengah menyiapkan aturan bersama untuk mengendalikan produk derivatif yang ternyata sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Para menteri keuangan serta gubernur bank sentral negara maju dan berkembang anggota G-20 sepakat berjuang keras mengakhiri krisis dengan membersihkan sektor perbankan dari aset-aset beracun yang menggerogoti kinerja mereka.

Negara-negara G20 juga sepakat mempererat kerja sama d pengawasan bank. Peringkat utang perusahaan, hedge fund, dan pasar kredit derivatif adalah termasuk yang akan menjadi subyek pengawasan utama. Perbankan di seluruh dunia mengalami kerugian lebih dari US$ 1,2 triliun akibat krisis ini.

"Upaya-upaya yang sudah dilakukan akan percuma jika sistem keuangan tidak diperbaiki lebih dulu," kata Gubernur Bank Sentral Prancis, Christian Noyer, Sabtu (18/4) lalu.

EKO NOPIANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan'
Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.


Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

2 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.


Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

2 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.


Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

5 hari lalu

Seorang pengrajin membuat tenun dalam rangkaian acara Festival Rimpu Mantika di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 27 April 2024 (TEMPO/Akhyar M. Nur)
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.


Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

5 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.


BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

6 hari lalu

BRI dan Alipay. foto/bri.co.id dan global.alipay.com
BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.


Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

6 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur tambahan di kantor pusat BI, Jakarta, 30 Mei 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-days repo rate 25 basis poin menjadi 4,75 persen untuk mengantisipasi risiko eksternal terutama kenaikan suku bunga acuan kedua The Fed pada 13 Juni mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.


Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

7 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.


BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

7 hari lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).


BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.