“Jadi pajak ini termasuk harus menjadi target untuk diperbaiki karena banyak penyimpangan biar tax ratio kita meningkat,” kata Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011 ini.
Kalau rasio pajak rendah, kata dia, nanti Indonesia semakin banyak berutang untuk menggerakkan negara. Selain itu, tindak pidana asal pencucian uang lainnya adalah perbankan dan lingkungan hidup.
Yunus menilai, tindak pidana asal pencucian uang dari kejahatan perbankan dan lingkungan hidup juga harus menjadi prioritas. Menurutnya, ini harus tercermin pada laporan-laporan transaksi keuangan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.
“Kalau korupsi tinggi, narkotik tinggi, pajak tinggi, perbankan tinggi tapi nggak tercermin pada pelaporan, itu namanya nggak nyambung. Masalahnya banyak kok yang dilaporkan sedikit?” kata Yunus.
Dia melanjutkan, apalagi lingkungan yang berisiko menyebabkan global warming dan risiko lainnya. Lebih lanjut, dia pun mewanti-wanti perbankan dan industri keuangan.
“Apalagi ya mohon maaf nih, kalau menjelang tahun-tahun politik, biasanya kredit macet naik, skandal perbankan pasti ada, kemudian bank pasti menjadi target buat jadi sponsor lah, macem-macem,” ungkan Yunus. Karena disana banyak diskursus.
Jadi, kata dia, industri keuangan harus lebih hati-hati menjelang tahun politik karena ada risiko-risiko, seperti korupsi tinggi, kredit macet banyak, dan lain-lain.
“Semua nama, mereka minta dana. Saat Pemilu, money politics kita kan masih cukup kuat. Kalau dibilang kita bersih banget sih enggak,” tuturnya lebih jauh soal tindak pidana asal pencucian uang tersebut.
Pilihan Editor: Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Bertemu Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T, Simak Hasil Lengkapnya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
