Kendati demikian, Buwas menilai kondisi tersebut tak masalah. Pasalnya, menurut dia, utang akan langsung dibayarkan ketika beras impor sudah disalurkan ke pasar. Walaupun pinjam uang, tuturnya, masalah bisa langsung selesai karena segera dibayarkan.
3. Dirut Bulog
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas kembali menyinggung soal langkah pemerintah membuka opsi impor beras lagi tahun ini. Ia mengatakan pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan produksi dalam negeri selama panen raya tiga bulan kedepan.
Ia pun memastikan jika dalam tiga bulan ke depan hasil produksi pada masa panen raya tidak mencapai target, pemerintah pasti melaksanakan impor beras. "Antisipasi kami ya pasti impor. Tapi bukan kami hobi impor, ini antisipasi saja. Kami lihat perkembangannya," ujar Buwas saat ditemui awak media di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat, 17 Maret 2023.
Adapun soal besaran impor beras yang disebut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebanyak 500.000 ton, Buwas tak mau berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, jumlah tersebut baru hasil perhitungan Kementerian Perdagangan. Sementara total beras impor yang akan diputuskan, kata dia, akan berdasarkan pada perhitungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) nantinya.
"Tapi itu bukti Pak Mendag sudah mengantisipasi dan memperhitungkan kemungkinan terburuk," ucapnya.
4. Koordinator Nasional KRKP
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menanggapi soal keputusan pemerintahan Presiden Jokowi kembali mengimpor beras 2 juta ton tahun ini. Menurut Said, persoalan impor beras di Tanah Air bukan disebabkan oleh produksi dalam negeri yang kurang tapi karena ketidakmampuan Badan Urusan Logistik atau Bulog menyerap hasil panen petani.
Menurutnya, impor beras di selama ini dilakukan karena persediaan beras di gudang Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan masih tidak mencukupi batas aman, yakni 1,2 juta ton. "Impor ini disebabkan Bulog tidak memenuhi target penyerapan panen petani sekalipun produksi lebih dari cukup," ujar Said saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Maret 2023.
Said merujuk pada kegiatan impor beras tahun lalu. Pada 2022, pemerintah melakukan impor ketika Indonesia justru sedang swasembada beras. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada korelasi linear antara produksi dengan impor.
Artinya, keputusan impor bukan diukur dari jumlah produksi dalam negeri melainkan kondisi pasokan beras di gudang Bulog. Sehingga, menurut Said, impor beras diukur dari seberapa besar kemampuan Bulog bersaing dengan pihak swasta untuk menyerap hasil produksi petani.
"Selama ini Bulog selalu kalah karena kemampuan membeli dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," kata Said.
Said melanjutkan, landasan pertimbangan impor beras seringkali bukan berdasarkan berapa banyak produksi dalam negeri. Tetapi disebabkan seberapa kuat cadangan beras yang dimiliki pemerintah. "Jadi walaupun tahun ini mengalami kenaikan, namun tetap saja masih belum bisa bersaing secara kuat," ucapnya.
TIM TEMPO
Pilihan editor : Impor Beras 2 Juta Ton Saat Panen Raya, Ini Penjelasan Jokowi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.
-
