Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Surat Terbuka Aduan Pegawai Milenial, Dirjen Bea Cukai: Kami Tidak Pernah Diam Merapikan di Dalam

image-gnews
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani. kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani. kemenkeu.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan pihaknya terus melakukan perbaikan di internal institusi yang dipimpinnya. Salah satunya dengan menindak pegawai yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Penindakan tersebut dilakukan di antaranya dilakukan di Atambua, Nusa Tenggara Timur; Manado, Sulawesi Utara; dan sejumlah tempat lainnya.

“Ini tentunya langkah kami. Kalau ada masukan tentunya menjadi bahan yang bagus untuk kemudian kami tidak pernah diam untuk merapikan di dalam bila ada kelemahan dalam proses pelayanan,” tutur Askolani dalam Media Briefing Perkembangan Isu Kemenkeu Terkini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Maret 2023.

Hal tersebut merespons surat yang ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter baru-baru ini. Surat terbuka berisi aduan pegawai milenial Ditjen Bea Cukai di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara itu mengungkap adanya potensi kerugian negara dari oknum nakal bea cukai selama Januari-Desember 2022.

Dalam surat itu dijabarkan kenakalan oknum Ditjen Bea Cukai dilakukan pejabat secara nasional mulai dari pejabat fungsional Ahli Pratama, eselon IV hingga eselon III. Surat terbuka yang terdiri dari dua halaman itu belakangan beredar viral di media sosial, salah satunya Twitter. Surat tersebut diunggah oleh akun @PartaiSocmed.

“Izinkan kami mewakili milenial BC dari KPPBC TMP 8 Kualanamu menyampaikan informasi kepada publik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat BC mulai dari eselon 3 (Kepala KPPBC) hingga eselon 2 (Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KP DJBC) terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh direktorat kami selama periode Januari s.d Desember 2022,” tertulis dalam surat terbuka itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal ini, Askolani menyatakan, Ditjen Bea Cukai langsung mendalami surat terbuka tersebut. "Dari pendalaman teman-teman kemudian tidak ditemukan pegawai di Kualanamu (yang dimaksud surat tersebut),” katanya 

Ia malah menemukan foto pegawai Ditjen Bea Cukai di Kualanamu yang dimanfaatkan untuk mengangkat isu tersebut. Tak tanggung-tanggung, pihaknya juga meminta Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) untuk mendalami foto tersebut.

“Kami tegaskan bahwa untuk pengawasan itu konsisten sudah dilakukan kami di Bea Cukai,” kata Askolani.

Pilihan Editor: Mahfud MD Beberkan Kasus di Ditjen Bea Cukai: Impor Emas Batangan Ngakunya Emas Mentah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Refleksi 10 Tahun Kinerja Ekonomi, Pemerintah Lanjutkan Penerimaan di 2025

2 jam lalu

Suasana Jakarta, ibu kota yang terus berdenyut bersama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, langkah pembangunan berjalan seiring dengan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Foto Biro KLI Kemenkeu
Refleksi 10 Tahun Kinerja Ekonomi, Pemerintah Lanjutkan Penerimaan di 2025

Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif.


Tim Patroli Bea Cukai Batam Kejar Hingga Kandaskan Kapal Cepat Penyelundup Benih Lobster

6 jam lalu

Para pelaku penyelundupan BBL berhasil ditangkap Bea Cukai Batam, Minggu (13/10/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Tim Patroli Bea Cukai Batam Kejar Hingga Kandaskan Kapal Cepat Penyelundup Benih Lobster

Kapal cepat penyelundup benih lobster itu kandas di Pulau Joyo lalu orang-orangnya kabur ke daratan. Benih lobster itu akan dibawa ke Vietnam.


Pesan Sri Mulyani di HUT Bea Cukai ke-78: Jaga Korsa Anda agar Indonesia Tetap Dihormati

13 jam lalu

Sri Mulyani Indrawati mendapat kejutan dari para pegawai Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Pesan Sri Mulyani di HUT Bea Cukai ke-78: Jaga Korsa Anda agar Indonesia Tetap Dihormati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk turut membangun Indonesia ke depan. Caranya, dengan menjaga korsa agar Indonesia tetap dihormati.


Sri Mulyani Kumpulkan Pejabat Kemenkeu Sepekan Menjelang Lengser, Bicara Optimalisasi Pajak hingga Dialog Ibu-Anak

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto bersama jajaran Kementerian Keuangan. Instagram/@Smindrawati
Sri Mulyani Kumpulkan Pejabat Kemenkeu Sepekan Menjelang Lengser, Bicara Optimalisasi Pajak hingga Dialog Ibu-Anak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan para pejabat di jajarannya sepekan menjelang purna tugas. Apa saja yang dibahas?


Sukses Terapkan Spending Better, Kinerja Belanja Negara Meningkat

1 hari lalu

Ilustrasi transaksi belanja. Dok. Kemenkeu
Sukses Terapkan Spending Better, Kinerja Belanja Negara Meningkat

Pertumbuhan belanja negara Indonesia menunjukkan kinerja positif selama satu dekade, dengan penerapan strategi Spending Better yang efektif dan berdampak luas.


APBN Dorong Peningkatan Pemerataan Pendidikan dan Infrastruktur Tol

1 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
APBN Dorong Peningkatan Pemerataan Pendidikan dan Infrastruktur Tol

APBN telah alokasikan Rp4.006,1 triliun untuk SDM unggul.


Strategi Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Lewat APBN

2 hari lalu

Salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuat lukisan di atas kaos. Pemerintah secara aktif menjalankan belanja negara untuk memenuhi sasaran APBN, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dok. Kemenkeu
Strategi Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Lewat APBN

Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan belanja negara guna memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Wakil Menteri Keuangan Menilai APBN 2025 Jadi Kunci Keberlanjutan

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono (kedua kiri) menghadiri Media Gathering Kementerian Keuangan APBN 2025 di Serang, Banten, Rabu 25 September 2024. Dok. Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan Menilai APBN 2025 Jadi Kunci Keberlanjutan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di masa transisi pemerintahan dilakukan Kementerian keuangan atau Kemenkeu dengan semangat keberlanjutan, optimisme, dan inklusivitas, dengan tetap waspada menghadapi dinamika nasional dan global.


Kata Kapolda Metro Jaya soal Pemeriksaan Alexander Marwata

3 hari lalu

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto saat ditemui usai salat Jumat di Polda Metro Jaya, Jumat, 5 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Kata Kapolda Metro Jaya soal Pemeriksaan Alexander Marwata

Ia menyatakan seharusnya pemeriksaan terhadap Alexander Marwata digelar hari ini, namun harus ditunda.


Kasus Alexander Marwata, IM57+ Institute: Integritas Pimpinan KPK Melemah, Pelanggaran Etik Kian Marak

3 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kasus Alexander Marwata, IM57+ Institute: Integritas Pimpinan KPK Melemah, Pelanggaran Etik Kian Marak

Menurut Praswad, lemahnya penegakan etik di KPK membuka peluang terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan.