Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Sebut Minat Lelang SUN Cukup Baik di Tengah Berita Negatif Perbankan AS

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menilai minat investor pada lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 28 Maret 2023 cukup baik di tengah berita negatif soal sektor perbankan di Amerika Serikat (AS).

Hal ini tercermin dari penawaran masuk atau incoming bids sebesar Rp 29,34 triliun atau 1,5 kali dari target indikatif yang telah diumumkan sebelumnya. Adapun lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Deni menyebutkan pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp 20 triliun dari penawaran masuk tersebut, dengan mempertimbangkan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi kas negara terkini.

Meski begitu, penawaran masuk tersebut tercatat lebih rendah apabila dibandingkan penawaran masuk lelang sebelumnya lantaran didorong kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Fed sesuai ekspektasi sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen sampai 5 persen pada pertemuan 22 Maret 2023 dan sikap optimistis pelaku pasar bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga pada tahun ini.

Selain itu, investor domestik diperkirakan menahan investasinya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama Ramadan hingga Lebaran nanti.

Selanjutnya: Deni menjelaskan permintaan investor....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ide Food Estate Prabowo Mulai Dijalankan, Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

1 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara 'Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional' di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024.  Dok. Tim Media Prabowo
Ide Food Estate Prabowo Mulai Dijalankan, Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

Anggito Abimanyu mengatakan Kementerian Keuangan bakal siapkan anggaran untuk program food estate Presiden Prabowo.


Pemerintah Luncurkan Surat Utang Negara Lagi, Ini Cara Investasinya

7 jam lalu

Ilustrasi Surat Berharga Negara (SBN). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp/pri.
Pemerintah Luncurkan Surat Utang Negara Lagi, Ini Cara Investasinya

Kementerian Keuangan mulai besok, Selasa, 29 Oktober 2024, akan melelang delapan seri Surat Utang Negara tingkat kupon mulai dari 6,5 persen


Pemerintah Kembali Lelang Delapan Seri Surat Utang Negara Besok, Kupon mulai 6,5 Persen

8 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Kembali Lelang Delapan Seri Surat Utang Negara Besok, Kupon mulai 6,5 Persen

Lelang surat utang negara atau SUN akan kembali dilakukan besok.


Bank Danamon Ingatkan Risiko Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit: Rawan Pencurian Data

5 hari lalu

Aktivitas di banking hall bank Danamon, di Mega Kuningan, Jakarta ,Kamis (21/07). TEMPO/Dasril Roszandi
Bank Danamon Ingatkan Risiko Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit: Rawan Pencurian Data

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. mengingatkan agar nasabah menghindari praktik gesek tunai atau gestun yang melanggar hukum.


Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan

Airlangga Hartarto menegaskan koordinasi fiskal tetap jalan meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian


Ada 7 Kemenko, Kenapa Menteri Keuangan Langsung di Bawah Presiden Prabowo?

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani berfoto dengan tiga wakilnya. Instagram/Sri Mulyani
Ada 7 Kemenko, Kenapa Menteri Keuangan Langsung di Bawah Presiden Prabowo?

Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah Kemenko Bidang Perekonomian seperti pada pemerintahan sebelumnya, melainkan di bawah Presiden Prabowo


BTN Jalin Kemitraan dengan Universitas Bina Nusantara

7 hari lalu

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam acara Inspire Corner di Universitas Bina Nusantara (Binus) jum`at, 18 Oktober 2024. Dok. Bank BTN
BTN Jalin Kemitraan dengan Universitas Bina Nusantara

BTN perkuat kerja sama strategis dengan Universitas Bina Nusantara guna mencetak SDM unggul menghadapi tantangan industri perbankan di era digital.


Tiga Pilar Pertanggungjawaban APBN: Kredibel, Transparan, dan Akuntabel

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK di Istana Negara, Selasa, 20 September 2016. Dok. Kemenkeu
Tiga Pilar Pertanggungjawaban APBN: Kredibel, Transparan, dan Akuntabel

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Kerja Keras 10 Tahun Instrumen APBN, Memperkokoh Fondasi Indonesia Emas 2045

8 hari lalu

Foto ilustrsi suasana Jakarta di malam hari. Dok. Freepik.com
Kerja Keras 10 Tahun Instrumen APBN, Memperkokoh Fondasi Indonesia Emas 2045

APBN diharapkan mampu terus menjaga kinerja apik selama sepuluh tahun terakhir, yakni periode 2014-2024, dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

8 hari lalu

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dialokasikan untuk vaksinasi massal (Sumber gambar: Freepic)
Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Penanganan Covid-19 yang Efektif Menjadi Kunci Kebangkitan Ekonomi.