Adapun contoh lainnya adalah upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antarnegara ASEAN.
Sementara itu, di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, diharapkan bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.
Pada area sistem pembayaran, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara. Pada November 2022 kemarin, telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Adapun dalam implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau ‘kamus’ untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh pembiayaan hijau dengan biaya yang lebih murah.
Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023. Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi. Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance).
Dari Pilar Digital Economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Rp 349 T, Seperti Apa Isinya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
