Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Buruh Dipotong 25 Persen Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

image-gnews
Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Pada pasal 3 ayat 1 Permenaker itu disebutkan perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor memiliki sedikitnya 3 kriteria.

Pertama, industri memiliki minimal 200 pekerja atau buruh. Kedua, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen. Ketiga, produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Berikutnya, pada pasal 3 ayat 2 Permenaker diatur definisi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor adalah yang masuk dalam 5 kategori jenis industri. Lima kategori itu adalah: industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur dan industri mainan anak.

Selain itu, pada pasal 4 Permenaker juga mengatur industri padat karya yang bisa memotong gaji karyawan sebesar 25 persen itu adalah perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global itu adalah perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat perubahan ekonomi global.

Adapun pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan pengusaha dapat melakukan pengaturan waktu kerja yang disesuaikan dengan pembayaran upah, menyesuaikan waktu kerja dengan upah sebagaimana serta penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | RR ARIYANI

Pilihan Editor: Para Buruh akan Gugat Aturan Pemotongan 25 Persen Upah Pekerja Pekan Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

9 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Besaran Gaji Grace Natalie Sebagai Komisaris MIND ID dan Stafsus Jokowi

10 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 serta menggaungkan menang sekali putaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Besaran Gaji Grace Natalie Sebagai Komisaris MIND ID dan Stafsus Jokowi

Rincian penghasilan Grace Natalie dari jabatannya sebagai Komisaris MIND ID dan Stafsus Jokowi


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

20 jam lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Terkini Bisnis: Perbedaan Tapera di Beberapa Negara, Profil CEO Tanihub Pamitra Wineka yang Diangkat Jadi Komisaris Independen MIND ID

1 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini Bisnis: Perbedaan Tapera di Beberapa Negara, Profil CEO Tanihub Pamitra Wineka yang Diangkat Jadi Komisaris Independen MIND ID

Perbedaan tabungan perumahan rakyat (Tapera) Indonesia dengan di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Segini Gaji dan Tunjangan Briptu RDW yang Dibakar Istri Karena Judi Online

2 hari lalu

Anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono yang meninggal dunia akibat dibakar istrinya yang juga anggota Polwan. ANTARA/HO-Polres Jombang
Segini Gaji dan Tunjangan Briptu RDW yang Dibakar Istri Karena Judi Online

Berapa perkiraan gaji dan tunjangan Briptu RDW yang dibakar istrinya karena kecanduan judi online? Simak lengkapnya berikut ini.


SPAI Desak Menteri Ida Tetapkan Ojol Menjadi Pekerja Tetap dan Bebas Tapera

2 hari lalu

Pengemudi ojek online (ojol) mencari penumpang di kawasan Stasiun Cawang, Jakarta. Pengemudi ojol berharap kepada pemerintah untuk segera diterbitkannya payung hukum ojol, dan legalkan. TEMPO/Subekti.
SPAI Desak Menteri Ida Tetapkan Ojol Menjadi Pekerja Tetap dan Bebas Tapera

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) desak Menteri Ida Fauziyah sahkan pengemudi ojek online atau Ojol sebagai pekerja tetap dan bebas Tapera.


Pengamat Properti: Tapera Tak Bisa Atasi Backlog Kepemilikan Rumah

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pengamat Properti: Tapera Tak Bisa Atasi Backlog Kepemilikan Rumah

Moeldoko mengatakan bahwa skema Tapera hadir untuk merespons persoalan backlog kepemilikan rumah yang kini melanda jutaan penduduk Indonesia.