Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Apa itu Pencucian Uang yang Dituduhkan Mahfud MD ke 467 Pegawai Kemenkeu

image-gnews
Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

Mahfud mengatakan bahwa transaksi itu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023. “TPPU itu, bukan korupsi sendiri,” ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023.

Lantas, apa definisi, tujuan dan tahapan pencucian uang serta aturan yang melarang praktik tersebut? Simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian Pencucian Uang

Dikutip dari laman OJK, istilah pencucian uang (money laundering) dipakai pertama kali pada 1920 di Amerika Serikat. Pada masa itu, para mafia melakukan praktik kejahatan, seperti perjudian, pemerasan, prostitusi, serta penjualan minuman beralkohol dan narkotika secara ilegal untuk meraup keuntungan. Selain itu, mereka juga membeli perusahaan sah sebagai strategi mengkombinasikan hasil uang haram dan sah.

Dengan pengelolaan uang dari tindak kejahatan di dalam perusahaan legal, kegiatan usaha mereka terlihat normal dan tidak dilarang. Investasi terbesar untuk menutup-nutupi sumber dana haram saat itu, datang dari perusahaan pencucian pakaian bernama Laundromats. Secara sederhana, pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan uang dari kasus melanggar hukum sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Aturan yang Melarang Pencucian Uang

Di Indonesia, ada aturan yang melarang secara tegas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kegiatan yang termasuk pencucian uang antara lain:

- Menempatkan, mengirim, mengalihkan, membelanjakan, digunakan untuk membayar, menghibahkan, menyimpan pada pihak lain, dibawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dalam wujud mata uang lain, surat berharga, maupun perbuatan lain yang diduga hasil tindak pidana untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

- Menyembunyikan asal-usul, sumber, tempat, peruntukan, mengalihkan hak, atau kepemilikan sebenarnya yang diduga hasil tindak pidana.

- Menerima, menguasai, mengirim, membayar, hibah, sumbangan, menitipkan, menukar, atau memakai harta dari dugaan hasil tindak pidana.

Selanjutnya: Tujuan pencucian uang...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Transaksi Hewan Kurban di Depok Diprediksi Capai Rp 286 Miliar

16 jam lalu

Warga Majelis Tafsir Al Quran (MTA) memotongi daging kurban saat perayaan Idul Adha 1445 Hijriah di MTA cabang Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu 16 Juni 2024. Warga MTA setempat melakukan penyembelihan dan distribusi hewan kurban usai melaksanakan shalat Idul Adha 1445 Hijriah yaitu sehari lebih awal dari yang ditetapkan pemerintah atau berdasarkan perhitungan pelaksanaan wukuf di Arafah. ANTARAFOTO/Maulana Surya
Transaksi Hewan Kurban di Depok Diprediksi Capai Rp 286 Miliar

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengungkapkan animo berkurban warganya tinggi.


Harapan PPATK kepada Satgas Judi Online Bentukan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Harapan PPATK kepada Satgas Judi Online Bentukan Presiden Jokowi

PPATK mengungkapkan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga mendominasi pemain judi online di Indonesia.


Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

1 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

PPATK mencatat 80 persen pemain judi online melakukan transaksi dengan nominal kecil sekitar Rp 100.000. Pemain dari anak SD, pekerja bahkan pengemis. Pemain judi online rentan terjerat pinjol dan penipuan karena tidak memadainya penghasilan yang legal untuk mendukung dalam berjudi.


Berapa Perputaran Uang Judi Online di Indonesia? Ini Kata PPATK

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Berapa Perputaran Uang Judi Online di Indonesia? Ini Kata PPATK

PPATK melaporkan perputaran uang judi online di Indonesia terus meningkat berdasarkan catatan dalam kurun tiga tahun terakhir.


Inilah 4 Penyebab Judi Online Kian Marak

1 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Inilah 4 Penyebab Judi Online Kian Marak

Transaksi judi online di dunia, termasuk Indonesia, meningkat ugal-ugalan selama kurun tiga tahun terakhir. Apa penyebabnya?


Honduras akan Bangun Penjara Super, Berkapasitas 20.000 Orang

1 hari lalu

Pasukan keamanan beroperasi di luar penjara wanita Centro Femenino de Adaptacion Social (CEFAS) setelah kerusuhan mematikan di Tamara, di pinggiran Tegucigalpa, Honduras, 20 Juni 2023. REUTERS/Fredy Rodriguez
Honduras akan Bangun Penjara Super, Berkapasitas 20.000 Orang

Meningkatnya penggerebekan polisi Honduras tingkatkan populasi narapidana menjadi 19.500 orang, yang dijejali dalam sistem untuk 13.000 orang


PPATK: 20 Negara jadi Penampung Transaksi Judi Online dari Indonesia

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
PPATK: 20 Negara jadi Penampung Transaksi Judi Online dari Indonesia

PPATK mengidentifikasi ada 20 negara penerima dana terbesar dari para pemain judi online di Indonesia. Thailand Kamboja dan Filipina di antaranya.


PPATK: Perputaran Uang Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun di Triwulan I 2024

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
PPATK: Perputaran Uang Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun di Triwulan I 2024

PPATK mencatat dalam tiga tahun terakhir perputaran uang untuk judi online di Indonesia terus meningkat.


Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

2 hari lalu

Sutradara film dokumenter Artidjo, Puguh Windrawan menjelang pemutaran perdana film tersebut di Ruang Auditorium Fakultas Hukum UII di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km.14,5, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, 14 Juni 2024 sore. TEMPO/Pito Agustin Rudiana.
Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

Film berdurasi sekitar 50 menit itu mengisahkan secara singkat kehidupan Artidjo Alkostar masa kecil hingga meninggal pada 2021.


KPK Upayakan Berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo Selesai Secepatnya

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Upayakan Berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo Selesai Secepatnya

KPK menyatakan penyelesaian berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo tergantung kebutuhan penyidik.