TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut kapasitas listrik 900 VA dapat digunakan untuk mengisi baterai kendaraan listrik. Hal ini seiring kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan subsidi sepeda motor listrik di mana salah satu kriteria penerimanya adalah masyarakat pelanggan listrik 450 – 900 VA.
“Untuk listrik 900 VA, itu cukup (untuk mengisi baterai kendaraan listrik). Karena minimumnya kami cek sekitar 500 watt,” kata Darmawan di Kantor PLN, Jumat, 10 Maret 2023.
Sementara untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang berlangganan listrik 450 VA, Darmawan berjanji akan menambah stasiun pengisian listrik umum atau SPLU. “Kami akan bekerja sama dengan manufaktur, menambah SPLU. Sehingga, apapun kondisinya, pergeseran ke kendaraan listrik bisa berjalan lancar,” tutur Darmawan.
Darmawan menyampaikan, saat ini PLN telah menyediakan SPLU sebanyak 6.200 unit. Jumlahnya kana terus ditambah menjadi 12.000 unit. Darmawan juga berjanji PLN bakal menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun battery swapping atau SPBLU.
“Sudah ada 1.000 SPBKLU. Kami juga menyiapkan di kantor cabang dan ranting PLN. Satu per satu kami bangun,” kata Darmawan. “Artinya, kami turut membangun ekosistem agar pengguna motor listrik lebih mudah.”
Lebih lanjut, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur ini, PLN membuka kerja sama dengan pihak ketiga. Pasalnya, jika harus digarap PLN sendiri, PLN memiliki keterbatasan lahan.
“Kami tidak punya tempat parkir yang memadai atau tempat strategis kayak mal, kantor-kantor, bank, kedai kopi, dan fast food,” ujar Darmawan.
Adapun sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan insentif kendaraan listrik akan ditujukan bagi pelanggan listrik kapasitas 450 hingga 900 VA. Selain itu, untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UKM). Khususnya, penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro),
“Harapannya agar penggunaan motor listrik mampu mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku UMKM,” kata Febrio dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Senin, 6 Maret 2023.
Ihwal nominal, pemerintah menganggarkan Rp 7 juta untuk setiap unit sepeda motor baru maupun konversi. Adapun pemerintah menganggarkan untuk 200 ribu unit sepeda motor baru dan 50 ribu sepeda motor konversi.
Febrio menambahkan, insentif ini berlaku bagi kendaraan yang diproduksi di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. "Pedoman umum dan petunjuk teknis sedang disiapkan detailnya oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian ESDM," kata Febrio.
Pilihan Editor: Insentif Kendaraan Listrik, Pemborosan Duit Negara dan Tidak Efektif Menekan Konsumsi BBM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
