Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teka Teki Harta Rafael Alun, dari Transaksi Ratusan Miliar hingga Dugaan Pencucian Uang

Reporter

image-gnews
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 40 lebih rekening milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Akun rekening yang dibekukan ini terdiri dari rekening milik pribadi dan perusahaan atau badan hukum.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan ada dugaan arus transaksi yang janggal senilai Rp 500 miliar diperoleh dalam mutasi periode 2019-2023.

“Nilai mutasi transaksinya dalam periode 2019-2023,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Tempo, Selasa, 7 Maret 2023. 

Baca Juga: Fakta Baru Rafael Alun, Transaksi Janggal Senilai Rp 500 Miliar dan 40 Rekening Diblokir

Ia mengatakan nilai transaksi yang dibekukan PPATK nilai debit atau kreditnya mencapai lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” lanjutnya.

Sebelumnya, PPATK telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. 

"Kami mensinyalir adanya peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk RAT," ujar Ivan dalam keterangan pada 3 Maret 2023. 

Sebelum pembekuan rekening, PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ivan menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. 

"Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya," ujar Ivan.

Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya mencuat. Putra Rafael, Mario Dandy Satriyo menganiaya seorang anak berusia 17 tahun berinisial D hingga mengalami koma. Mario saat ini telah mendekam di dalam tahanan Polres Jakarta Selatan.  

PPATK kemudian menyatakan telah menemukan transaksi tak wajar dalam rekening Rafael Alun. Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekakayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN KPK, Rafael memiliki harta berjumlah Rp 56 miliar. Hartanya itu paling banyak berupa properti yang nilainya ditaksir mencapai Rp 51 miliar. 

KPK saat ini sedang mengusut kekayaan Rafael menilai jumlah harta yang dimilikinya mencurigakan. Sebab, Rafael Alun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai dengan profil gajinya.

Menkeu Sri Mulyani Periksa Laporan Pajak 6 Perusahaan Milik Rafael Alun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah memeriksa laporan pajak enam perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo, eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semuanya sudah diperiksa, nanti Pak Irjen (Inspektur Jenderal) yang sampaikan," kata Sri Mulyani saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Selasa, 7 Maret 2023.

Dalam laporan utama Majalah Tempo berjudul Daftar Merah Komplotan Pejabat Pajak, Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan pihaknya menggunakan LHKPN sebagai petunjuk awal harta Rafael.

Di dalam LHKPN, Rafael memiliki surat berharga di enam perusahaan senilai Rp 1,5 miliar. Surat berharga ini bisa menjadi celah untuk menemukan harta milik Rafael sesungguhnya. "Arus kas perusahaan bisa saja mencapai puluhan hingga ratusan miliar," kata Pahala.

KPK masih berupaya mencari bocoran arus transaksi keenam perusahaan tersebut. Pahala mengaku butuh bantuan Kementerian Keuangan karena hanya lembaga tersebut yang berwenang membuka data perusahaan swasta. "Kementerian Keuangan bisa melihat arus kas perusahaan lewat pemeriksaan pajak," ujar Pahala.

Dalam laporan Majalah Tempo, Sri Mulyani menyatakan timnya sedang menindaklanjuti permintaan KPK. Tim Inspektorat sedang mendalami laporan pajak keenam perusahaan milik Rafael ini.

Ia bahkan berencana melibatkan tim analisis independen guna menjamin akuntabilitas pemeriksaan. "Tentu dengan tetap menerapkan  prinsip kehatian-hatian dan kerahasiaan wajib pajak," kata dia.

Hubungan Rafael dengan Angin Prayitno

Laporan Majalah Tempo pada Ahad 5 Maret 2023 menyebut adanya kedekatan antara Rafael Alun dengan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Angin Prayitno yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara angkatah tahun 1981 disebut-sebut sebagai mentor Rafael Alun. 

Dalam laporan tersebut juga disebutkan KPK sudah mendengar adanya kedekatan tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. 

Angin Prayitno sendiri merupakan terpidana kasus gratifikasi dan suap pajak senilai Rp 55 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Angin dengan hukuman sembilan tahun dan denda Rp.300 juta. Kasus tersebut mengungkap permainan sejumlah pegawai pajak untuk memanipulasi pungutan pajak sejumlah perusahaan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angin Prayitno sendiri sudah mengkonfirmasi dirinya kenal dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, ia membantah memiliki hubungan dengan Rafael Alun Trisambodo. 

"Tau, hanya mengenal sebagai pegawai pajak," ujar dia pada Selasa 7 Februari 2023 usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

EKA YUDHA SAPUTRA | MIRZA BAGASKARA | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Daftar Pejabat Ditjen Pajak Berharta Fantastis, Teranyar Rafael Alun Trisambodo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kebaya encim saat berjalan di catwalk acara Istana Berkebaya di Istana Merdeka, Ahad, 6 Agustus 2023. (Instagram/@smindrawati)
Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

Ekonom Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Luhut dan Sri Mulyani pada pemerintahan baru 2024 mendatang.


Mengenal Apa Itu Defisit APBN

13 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Mengenal Apa Itu Defisit APBN

Menkeu mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).


Kekayaan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut Capai Rp 52,8 miliar

13 jam lalu

Maruli Simanjuntak. Foto: Dok Dispenad
Kekayaan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut Capai Rp 52,8 miliar

Maruli Simanjuntak memiliki 13 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Buleleng, dan Rote Ndao.


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, untuk apa saja?


Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

15 jam lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB.


Intip Isi Garasi Kandidat KSAD Letjen TNI Maruli Simanjuntak yang Punya Harta Rp 52 Miliar

16 jam lalu

Maruli Simanjuntak. Foto: Dok Dispenad
Intip Isi Garasi Kandidat KSAD Letjen TNI Maruli Simanjuntak yang Punya Harta Rp 52 Miliar

Menjabat sebagai Pangkostrad, Letjen TNI Maruli Simanjuntak tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 52 miliar, tepatnya Rp 52.889.538.310.


Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati mengungkap beberapa strategi untuk mencapai target pendapatan negara pada 2024 mendatang.


Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

17 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) di tengah masa pemulihan kesehatannya, di Singapura, Selasa, 28 Desember 2023. (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari cerita Menteri Luhut Pandjaitan dijenguk oleh Ketua DPR Puan Maharani di Singapura.