TEMPO.CO, Jakarta – Kasus dugaan korupsi berupa ‘daftar merah’ di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum usai, kini giliran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditengarai memiliki satu kasus korupsi baru. Menteri Erick Thohir mengaku telah melaporkan satu kasus korupsi baru di salah satu BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin, 6 Maret 2023.
Erick mengatakan sudah sepakat dengan Kejagung untuk tidak mengungkapkan kasus ini terlebih dahulu. Pasalnya, menurut dia, laporannya itu masih harus didalami lebih jauh dan ditindaklajuti oleh Kejagung.
"Kasih waktu 1 sampai 2 minggu, Pak Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) dan Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN) bisa menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis," kata dia saat ditemui di kantor Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin, 6 Maret 2023.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun mengatakan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Ia menuturkan pihaknya akan berusaha menyelidiki kasus itu lebih jauh demi mendukung upaya 'bersih-bersih' BUMN yang dilakukan Erick Thohir.
"Kasus ini menarik tapi belum bisa kami sebutkan kasusnya, karena mau diperdalam lebih dahulu," kata dia.
Sanitiar juga mengatakan akan menyelesaikan urusan peralihan pengelolaan aset BUMN yang tengah berlangsung. Baru-baru ini, Kejagung menyerahkan aset berupa surat berharga dari kasus asuransi Jiwasraya senilai Rp 3,1 triliun. Kejagung juga tengah memproses aset Jiwasraya lainnya senilai Rp 1,4 triliun.
Sebelumnya, Erick juga mendorong rencana daftar hitam atau blacklist bagi direksi dan komisaris BUMN yang terdeteksi korup. Hal itu, kata dia, dilakukan agar mereka tidak dapat kembali menjabat di perusahaan pelat merah.
Selain itu, ia berharap upaa tersebut dapat menghilangkan stigma negatif BUMN sebagai sarang koruptor. Adapun BUMN yang di-blacklist, diantaranya Krakatau Steel, Waskita, dan Pertamina.
“Kami akan mengumumkan yang namanya blacklist. Individu-individu yang sudah terdeteksi korup atau pun yang rekam jejaknya ketika diberi kesempatan, mau pindah ke BUMN lain, kami blacklist,” kata Erick, 13 Desember 2022.
Selanjutnya: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap data…
