TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023.
Ida berujar, Permenaker tersebut menggantikan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
“Dalam Permenaker terbaru, ada beberapa penambahan manfaat jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi PMI dari risiko sosial dalam hal terjadi kecelakan kerja, kematian, dan hari tua,” kata Ida melalui siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan.
Ida menjelaskan, besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak ada kenaikan, yakni sebesar Rp 370.000 dengan perjanjian kerja 24 bulan. Rinciannya, iuran sebelum bekerja sebesar Rp 37.500. Sementara iuran selama dan setelah bekerja yaitu, kalau 6 bulan sebesar Rp 108.000, 12 bulan sebesar Rp 189.000, dan 24 bulan sebesar Rp 332.500. Adapun perpanjangan/kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp 13.500 setiap bulan.
“Begitu juga dengan besaran iuran JHT tetap sesuai dengan pilihan calon Pekerja Migran Indonesia antara Rp 50 ribu sampai Rp 600 ribu,” ucap Ida.
Menurut Ida, pada Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, manfaat program jaminan sosial bertambah menjadi 21 risiko dibanding Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 yang hanya sebanyak 14 risiko.
