TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti investasi keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini yang belum maksimal.
"Selama ini kan larinya ke sukuk saja, kan. Aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk itu sudah ada takarannya," ucap Ma'ruf Amin usai menghadiri Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa dalam momentum peringatan Isra Miraj 1444 H, di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat, Ahad, 19 Februari 2023.
Sesuai Undang-undang, kata Ma'ruf, investasi keuangan haji harus ditempatkan pada instrumen yang aman. Dengan begitu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH untuk bisa memaksimalkan investasi keuangan tapi juga harus tetap aman.
Oleh karena itu, ia menilai pelibatan ahli sangat diperlukan agar bisa memantau usaha yang layak dilakoni baik di Indonesia maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.
"Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa memantau usaha-usaha apa (yang bisa dilakukan)," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan.
Ia menyebutkan selama ini sudah banyak yang dijadikan usaha BPKH, mulai dari travel, perumahan, katering, dan lain sebagainya. "Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Saya harapkan itu," kata tuturnya.
Anggota BPKH Amri Yusuf sebelumnya berharap di masa mendatang ada perubahan komposisi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk jemaah reguler.
Saat ini, nilai BPIH sebesar Rp 90 jutaan dibagi dua menjadi 55,3 persen sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau yang langsung dibayar jemaah Rp 49,8 jutaan dan biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji sebesar Rp 40,2 juta atau sebesar 44,7 persen.
Selanjutnya: DPR dan pemerintah harus menemukan formula ...
