Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mixue Kantongi Sertifikat Halal, Begini Prosedur Memperoleh Fatwa Halal MUI

image-gnews
Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mixue pada Jumat, 17 Februari 2023 kemarin mengumumkan bahwa mereka telah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Yayy, Mixue sudah mendapatkan sertifikat halal untuk seluruh outlet Mixue yang ada di Indonesia,” tulis akun instagram resmi Mixue @mixueindonesia.

Manajemen Mixue menyampaikan terima kasih kepada LPPOM MUI maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas arahan dan bantuan selama proses sertifikasi. Mixue mendapat sertifikat halal dengan nomor ID00410001326911122. Sertifikasi tersebut berlaku mulai 16 Februari 2023.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa produk Mixue telah sesuai produk halal. Bahan baku es krim tersebut dipastikan berasal dari produk yang suci dan prosesnya terjamin. “Bahan produk Mixue telah memenuhi standard halal yang ditetapkan MUI, semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya,” ujar Asrorun dikutip dari laman resmi MUI pada Jumat, 17 Februari 2023.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini menjadi jaminan bahwa tidak terdapat najis atau proses yang tidak sesuai dengan syari'at Islam pada produk terkait. Berikut tata cara mengajukan sertifikasi halal MUI dikutip dari laman BPJPH.

Persyaratan

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika tidak memiliki NIB, dokumen perizinan lainnya seperti NPWP, NKV, IUI, SIUP, IUMK bisa digunakan
  2. Fotokopi KTP
  3. Daftar riwayat hidup
  4. Salinan Sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal
  5. Nama dan jenis produk
  6. Daftar produk dan bahan yang digunakan
  7. Proses pengelolaan produk
  8. Dokumen Sistem Jaminan Halal

Cara mengajukan permohonan sertifikat halal

Setelah persyaratan terpenuhi, berikut cara mengurus sertifikat halal:

  1. Kunjungi laman ptsp.halal.go.id
  2. Daftar akun baru. Selanjutnya isi jenis keperluan, nama, email, dan kata sandi.
  3. Lakukan verifikasi akun.
  4. Ajukan permohonan sertifikat halal.
  5. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen.
  6. Jika dokumen dinilai sudah lengkap, pemeriksaan akan diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal). Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan.
  7. BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha.
  8. Setelah proses pembayaran selesai, LPH akan melakukan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
  9. Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke MUI untuk disidang.
  10. Jika lolos sertifikasi, pemohon dapat melihat dan mengunduh sertifikat halal yang telah diterbitkan melalui aplikasi SiHalal. Berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berapa biaya pembuatan sertifikat halal?

Mengutip laman resmi Kementerian Agama, terdapat dua jenis biaya pembuatan sertifikat halal, yakni tarif pelayanan utama dan tarif pelayanan penunjang.

Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Sementara itu, tarif penunjang terdiri layanan penunjang terdiri dari penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, hingga penggunaan kendaraan bermotor. Berikut rincian biaya pembuatan sertifikat halal.

  1. Pembuatan Sertifikat Halal
  • Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000 (Tigaratus ribu)
  • Usaha Menengah: Rp 5.000.000 (Lima juta)
  • Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000 (Duabelas juta limaratus ribu)
  1. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri
  • Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu)

Pilihan Editor: Kisah Berliku Mixue Dapatkan Sertifikat Halal MUI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Muhammadiyah dan MUI Soal Upaya Pemerintah Berantas Judi Online

1 hari lalu

Banyak orang melakukan judi online karena ingin kaya secara instan. Padahal, ada banyak bahaya judi online. Mulai dari masalah finansial hingga kesehatan. Foto: Canva
Respons Muhammadiyah dan MUI Soal Upaya Pemerintah Berantas Judi Online

MUI menilai usulan menjadikan korban judi online sebagai penerima bansos tidak tepat.


MUl: Rencana Pemberian Bansos Kepada Pelaku Judi Online Perlu Dikaji Ulang

1 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
MUl: Rencana Pemberian Bansos Kepada Pelaku Judi Online Perlu Dikaji Ulang

MUI menganggap pelaku judi online tidak perlu ditangani secara restoratif.


Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online

3 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online

Habiburokhman mengatakan pemberian bansos bisa membantu melepaskan ketergantungan korban terhadap judi online.


Panglima TNI Klaim Peran Multifungsi Sudah Tertuang dalam Undang-undang

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Klaim Peran Multifungsi Sudah Tertuang dalam Undang-undang

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerangkan soal peran multifungsi instansi militer yang pernah disebutkannya sudah sesuai undang-undang.


MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

6 hari lalu

Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Sabtu, 8 Juni 2024. Massa aksi membawa bendera hitam dan putih dan kain hiam Panjang bertuliskan kalimat syahadat yang dibentangkan di depan Kedubes AS. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

MUI menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan agenda khilafah.


Hari Idul Adha Beda 1 Hari dengan Arab Saudi, MUI: Tidak Menganggu Ibadah

12 hari lalu

Petugas LDII NTB bersama BMKG Stasiun Geofisika Mataram dan Kanwil Kementerian Agama NTB memantau hilal Ramadhan melalui teleskop di pantai Loang Baloq, Mataram, NTB, Selasa, 9 April 2024. Tim Gabungan Rukyatul Hilal 1 Syawal 1445 Hijriah di NTB menyatakan tidak dapat melihat hilal karena tertutup awan. ANTARA/Dhimas Budi Pratama
Hari Idul Adha Beda 1 Hari dengan Arab Saudi, MUI: Tidak Menganggu Ibadah

Perbedaan penetapan 1 Dzulhijjah dan Idul Adha antarnegara tidak akan menganggu ibadah umat Islam.


MUI Haramkan Salam Lintas Agama, Setara Institute: Bertentangan dengan Praktik Pemajuan Toleransi

14 hari lalu

Seorang umat Kristen bersalaman dengan umat Islam dalam acara safari Natal lintas agama dan kepercayaan di Keuskupan Agung Semarang, Jawa Tengah, Senin, 25 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti oleh masyarakat lintas agama dan kepercayaan di kota tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mempererat tali silaturahim, kerukunan serta kedamaian antarumat dalam perayaan Natal 2023. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
MUI Haramkan Salam Lintas Agama, Setara Institute: Bertentangan dengan Praktik Pemajuan Toleransi

Setara Instutute menyayangkan fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama dan ucapan selamat hari raya lintas agama oleh umat Islam.


Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

16 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Pemerintah memutuskan menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 2026


Ijtima Fatwa MUI: Youtuber dan Selebgram Muslim Wajib Bayar Zakat Mal, Rinciannya?

16 hari lalu

Ilustrasi
Ijtima Fatwa MUI: Youtuber dan Selebgram Muslim Wajib Bayar Zakat Mal, Rinciannya?

Dalam Itjima Ulama VIII tetapkan fatwa MUI bahwa youtuber, selebgram, TikToker yang meraup pendapatan wajib hukumnya mengeluarkan zakat.


Respons Guru Besar UIN dan PBNU soal Fatwa MUI terkait Salam Lintas Agama

17 hari lalu

Logo MUI (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
Respons Guru Besar UIN dan PBNU soal Fatwa MUI terkait Salam Lintas Agama

Fatwa MUI soal salam lintas agama mendapat respons dari Guru Besar UIN dan PBNU. Apa tanggapan mereka terkait hal itu?