Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

image-gnews
Lahan lumbung pangan (food estate) di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang terbengkalai menjadi semak belukar, Kamis, 26 Januari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Lahan lumbung pangan (food estate) di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang terbengkalai menjadi semak belukar, Kamis, 26 Januari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengatakan tengah gencar menggaet investor untuk menggarap proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan. 

"Saya sudah keliling ke tujuh perusahaan yang saat ini menjadi offtaker. Sekarang kami sedang tawarkan empat model usulan kerjasama," anak buah Menteri Luhut Pandjaitan itu saat ditemui di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.

Baca: Lahan Food Estate Dinilai Belum Subur sehingga Gagal Panen, Kementan: What Do You Expect?

Ia menjelaskan pemerintah akan terus mendorong petani swadaya di food estate untuk bermitra bersama perusahaan agar mendapatkan modal untuk menggarap lahan tersebut. Hal itu karena masih banyak lahan yang terbengkalai menjadi semak belukar karena ditinggalkan petaninya.

Menurutnya, lahan megaproyek lumbung itu terbengkalai lantaran para petani tak sanggup modal untuk biaya produksi. Sementara pemerintah, kata dia, tak mungkin kembali menggelontorkan dana APBN.

Dari ada empat skema kerja sama yang dia usulkan, dua di antaranya sudah berlangsung hingga saat ini. Skema pertama, kerja sama petani dengan perusahaan swasta sebagai offtaker.

Berdasarkan MoU, kata dia, perusahaan sudah sepakat akan menyerap seluruh hasil Budi daya petani dan meminjamkan benihnya. Sementara pupuk dan tenaga kerja berasal dari petani. Alhasil, petani mendapatkan uang hasil penjualan dikurangi biaya modal.

Kemudian skema yang kedua, semuanya biaya ditangung oleh investor. Contohnya, biaya budi daya kentang sebesar Rp 130 juta, maka investor akan memberikan dana tersebut. Kemudian petani hanya bekerja sebagai tenaga kerja harian

"Anggap lah (upahnya) Rp 80.000 sampai Rp 90.000 per hari. Berarti kalau dia kerja aja selama 25 hari, mungkin sudah dapat Rp 2 juta," ucapnya.

Dia bercerita investor pun sempat bertanya-tanya dari mana petani akan menghidupi mereka. Tetapi, Van Basten menjelaskan para petani hanya perlu dibayar Tenaga nya saja sementara investor bisa memberikan modal 100 persen dan menyerap hasil panen sepenuhnya. 

Namun setelah empat bulan panen, ia mengatakan akan ada pembagian hasil. Contohnya, apabila hasil panen mencapai Rp 150 juta dari modal Rp 130 juta, maka ada profit 20 juta. Profit tersebut dibagi dua antar petani dan investor.  

Selanjutnya: "Karena petani hanya modal ..."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas soal Harga Beras Tinggi: Petani Berhak Dapat Keuntungan

12 jam lalu

Petani memanen padi di Cijenuk, Kecaatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 25 Maret 2024. Sawah-sawah di sejumlah daerah sudah mulai panen raya padi yang diharapkan imbasnya akan berdampak pada penurunan harga beras yang saat ini masih relatif mahal. TEMPO/Prima Mulia
Bapanas soal Harga Beras Tinggi: Petani Berhak Dapat Keuntungan

Badan Pangan Nasional mengakui harga beras di dalam negeri saat ini tergolong tinggi. Kondisi ini disebut karena biaya produksi dari petani sudah tinggi.


Luhut Harap Bali Airshow 2024 Tarik Investor di Sektor Dirgantara, Terakhir Diadakan 28 Tahun Lalu

19 jam lalu

Luhut Harap Bali Airshow 2024 Tarik Investor di Sektor Dirgantara, Terakhir Diadakan 28 Tahun Lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pameran ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memamerkan potensi sektor transportasi udara.


BMKG Dapat Tambahan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Modifikasi Cuaca, Begini Sejarah Teknologi Rekayasa Cuaca

20 jam lalu

Petugas memasukkan garam ke dalam pesawat Cessna 208B Grand Caravan EX untuk persemaian garam dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2024. BNPB bekerja sama dengan BMKG melakukan operasi TMC selama tiga hari sebagai upaya meminimalisir berkumpulnya awan yang berpotensi menimbulkan intensitas hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana hidrometeorologi. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
BMKG Dapat Tambahan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Modifikasi Cuaca, Begini Sejarah Teknologi Rekayasa Cuaca

Penambahan anggaran diperoleh BMKG untuk RAPBN 2025 untuk modifikasi cuaca turut menjadi sorotan. Teknologi modifikasi cuaca bukanlah hal yang baru.


Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

1 hari lalu

Sec Bowl. Foto : Instagram/Rius Vernandes,
Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.


DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.


Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

2 hari lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.


Suswono Beri Sosialisasi Program Urban Farming ke Kelompok Tani di Jakarta

2 hari lalu

Bakal calon wakil Gubernur Jakarta Suswono berkunjung ke Kebun Sehat Insan Mulia, Gang Langgar, Pengadegan Selatan Pancoran, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Suswono Beri Sosialisasi Program Urban Farming ke Kelompok Tani di Jakarta

Bakal calon wakil Gubernur Jakarta Suswono memberi sosialisasi terkait program Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengenai urban farming.


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

3 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Tempo/Cicilia Ocha
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.


Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

3 hari lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Versi Munaslub: Sukseskan Program Jokowi, Supaya Prabowo Mencapai Target APBN

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin gantikan Arsjad Rasjid. Ia ingin sukseskan program Jokowi, supaya Prabowo berhasil mencapai target APBN.


Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

6 hari lalu

Foto udara areal lumbung pangan nasional 'food estate' komoditas singkong di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,422 triliun di 2021. ANTARA/Makna Zaezar
Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

Keriuhan soal akun fufufafa dinilai untuk merusak hubungan Prabowo-Gibran. Di sisi lain program food estate gagal