BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Suku Bajau. TEMPO/Shinta Eka
Suku Bajau. TEMPO/Shinta Eka

TEMPO.CO, JakartaWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya berkomitmen mendorong legalisasi aset masyarakat adat. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari upaya negara hadir memberikan kepastian hukum, baik hak secara individu maupun hak masyarakat adat.

Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian terus berupaya melakukan affirmative action sebagai upaya untuk merevitalisasi hak-hak dan kesetaraan suku-suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah suku Bajau.

Baca juga: Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

"Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan para civil society organization melakukan legalisasi aset terhadap kawan-kawan suku Bajau yang memang sudah menempati sempadan bibir pantai dan mencari kehidupan di pesisir," ujar Raja melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Bukti nyata dari hadirnya negara bagi Suku Bajau terlihat dari diserahkannya sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2022. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Suku Bajau dapat terus meningkat melalui pemanfaatan sertipikat sebagai akses permodalan ke perbankan. "Kami sudah memberikan 525 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat suku Bajau," kata Raja.

Lebih lanjut, Raja mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan langkah affirmative action dengan melakukan komunikasi dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan hak dasar Suku Bajau. "Beberapa halangan lainnya seperti ego sektoral antar kementerian atau lembaga ini yang memang tidak mudah untuk dipecahkan," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Raja, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat melalui koordinasi serta kolaborasi yang efektif dengan kementerian atau lembaga terkait. Terutama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Penjelasan tentang Peserta Ujian PPAT yang Tidak Terima Surat Keterangan Lulus

11 jam lalu

Penjelasan tentang Peserta Ujian PPAT yang Tidak Terima Surat Keterangan Lulus

SKL hanya diberikan kepada peserta yang lulus dan memenuhi kuota di kota tujuan.


Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Banturung

3 hari lalu

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Banturung

Sebanyak 208 sertifikat yang diantarkan oleh Hadi Tjahjanto secara door to door.


Deretan Pejabat PNS Dicopot, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

5 hari lalu

Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra bersama istri Vidia Piscarista, seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Sudarman Harjasaputra dan istri, diperiksa untuk permintaan klarifikasi selama sekitar 10 jam terkait harta kekayaannya dalam LHKPN memiliki harta kekayaan sebesar Rp.14.765.037.598 yang dilaporkan pada 29 Maret 2022 untuk tahun laporan 2021, sementara LHKPN untuk tahun 2022 belum ditemukan data hasil laporannya.  TEMPO/Imam Sukamto
Deretan Pejabat PNS Dicopot, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Siapa saja pejabat PNS yang dicopot? Berikut deretan lengkap pejabat PNS yang dicopot.


Buntut Istri Pamer Harta, Kepala BPN Jaktim Klarifikasi ke KPK Hari Ini

6 hari lalu

Plt. Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, memberikan keterangan perdana kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta,Jumat, 27 Desember 2019. Ipi bertubas sebagai Jubir di bidang pencegahan. TEMPO/Imam Sukamto
Buntut Istri Pamer Harta, Kepala BPN Jaktim Klarifikasi ke KPK Hari Ini

KPk akan meminta klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra hari ini.


Bamsoet Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat

7 hari lalu

Bamsoet Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat


Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang Diperiksa KPK Besok

7 hari lalu

Istri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, Vidya Piscarista. (Foto: Instagram)
Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang Diperiksa KPK Besok

KPK akan meminta klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra besok


KPK Bakal Minta Klarifikasi Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra soal LHKPN Besok

7 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Bakal Minta Klarifikasi Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra soal LHKPN Besok

KPk akan meminta klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra besok


Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

7 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

Rakernas AMAN ke-VII menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi program prioritas. Salah satu resolusi adalah desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat


3 Pejabat Ini Jadi Sorotan Publik Gegara Istrinya Pamer Gaya Hidup Mewah

7 hari lalu

Istri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, Vidya Piscarista. (Foto: Instagram)
3 Pejabat Ini Jadi Sorotan Publik Gegara Istrinya Pamer Gaya Hidup Mewah

Gegara istri gemar pamer gaya hidup mewah di media sosial, ketiga pejabat ini menjadi sorotan publik.


Aliansi Masyarakat Adat Tolak Sistem Proporsional Tertutup

8 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Aliansi Masyarakat Adat Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Perubahan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup akan sangat berpengaruh terhadap gerakan politik masyarakat adat.