TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Fase VI cepat terselesaikan. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya mengatakan PTSL-PM ini harus cepat dikejar, namun tetap memperhatikan kualitas.
"Kenapa hal ini kita kejar, pertama peluang keuangan di tengah keadaan yang sedang tidak bagus serta tujuan dari mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia adalah untuk meningkatkan nilai kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan kualitas yang terukur," ujar Virgo melalui siaran resminya di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Baca juga: KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir
Virgo mengatakan proses pemetaan pada tahun 2023 akan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan pemotretan udara guna mempercepat dan mempermudah kegiatan PTSL-PM, dan hasilnya lebih akurat dan fleksibel.
"Dengan begitu kita bisa mengejar target lengkap, karena kalau seluruh data terdaftar dengan lengkap satu desa, satu kelurahan, satu kota, dan kabupaten terpetakan semua, maka hal itu akan terkontrol. Namun saya ingatkan bahwa peta lengkap bukanlah akhir tapi awal dari pekerjaan," katanya.
Baca Juga:
PTSL-PM, lanjunya, penting agar setiap bidang tanah yang dimiliki masyarakat menjadi valid dan meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. "Ini jadi penting ketika masyarakat sudah terlibat dalam penentuan batas-batas tanah di setiap desa, sehingga tanahnya terjaga karena masyarakat terlibat menyusun data-data pertanahan. Dengan demikian, tidak ada masalah dan sengketa," kata Virgo.
Guna mempercepat dilakukannya PTSL-PM Fase VI, Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Persiapan bersama World Bank pada Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) pada 24-25 Januari 2023 di Banyuwangi.
Program Management Advisor M Sigit Widodo mengatakan bahwa rapat persiapan ini dalam rangka memberikan pemahaman terkait detail persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL-PM Fase VI.
Baca juga: Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun
Sigit menyebutkan terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan PTSL-PM Fase VI yakni aspek pengadaan, mekanisme kontrak payung dan kontrak pesanan; aspek pengelolaan keuangan dan administrasi; aspek safeguard dan komunikasi serta melakukan simulasi aplikasi kontrak pesanan sebagai bagian dari aspek pengadaan dengan kontrak payung. "Diharapkan dengan rapat ini seluruh target bisa sesuai dengan kebutuhan," kata Sigit.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) SPPR sekaligus Direktur Project Management Unit (PMU) PPRA Fitriyani Hasibuan memberi penjelasan terkait lokasi dan target pelaksanaan PTSL-PM Fase VI.
PTSL PM Fase VI akan dilaksanakan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan target sebanyak 1.964.708 bidang. "Pada pelaksanaannya tentu tak hanya menekankan pada kuantitas semata, namun juga kualitas yang harus tetap dijaga," ujar Fitriyani.
Co-Task Team Leader The World Bank Willem Egbert Van Der Murr menilai bahwa kegiatan PPRA ini termasuk proyek yang paling sukses yang didanai oleh World Bank. "Ada lebih dari 11 juta masyarakat yang akan menerima efek baik dari PTSL-PM ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar," katanya.
Baca juga: KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
