Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

image-gnews
Petugas melakukan persiapan untuk pengiriman minyak goreng Minyakita yang telah dikemas dalam kontainer ke Indonesia bagian timur, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah mulai mengirimkan 1,3 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per kilogram ke wilayah timur Indonesia guna menstabilkan harga khususnya di wilayah NTT, Maluku dan Papua. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Petugas melakukan persiapan untuk pengiriman minyak goreng Minyakita yang telah dikemas dalam kontainer ke Indonesia bagian timur, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah mulai mengirimkan 1,3 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per kilogram ke wilayah timur Indonesia guna menstabilkan harga khususnya di wilayah NTT, Maluku dan Papua. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung. Dia pun mewanti-wanti Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera menyelesaikan hal ini.

Pria yang akrab disebut Yeka itu mengatakan ada beberapa kasus yang Ombudsman harus all out dalam menanganinya. Ini karena atensi publik yang tinggi.

"Satu, minyak goreng. Mudah-mudahan tahun ini tidak karena potensinya ada lagi," kata dia dalam konferensi pers 'Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI Sektor Perekonomian I 2022', Kamis, 26 Januari 2023.

Lebih lanjut, Yeka menyebut sempat bertemu salah satu pejabat Kemendag yang mengatakan harga minyak goreng mau naik lagi. "Saya bilang 'Pak, tolong kalau bisa bereaksi cepat, belajar dari pengalaman masa lalu," tuturnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko menanggapi hal tersebut. Menurutnya, harga minyak goreng yang melambung pada 2022 sudah kembali ke normal sekarang, meski di beberapa tempat sudah naik kembali.

"Karena tadi mekanisme DMO (domestic market obligation), DPO (domestic price obligation) ini ternyata tidak sempurna betul, bisa menyelesaikan persoalan masa itu, tapi secara jangka panjang ini bukan penyelesaian yang sifatnya mendasar. Tentu akan kami perbaiki terus menerus," kata Didid dalam acara yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Didid melanjutkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara khusus meminta CPO dimasukkan pada bursa sehingga Indonesia nanti akan memiliki price reference CPO atau minyak sawit mentah. 

Sampai saat ini, kata dia, Indonesia masih belum memiliki price reference CPO. Harga patokan ekspor CPO Indonesia berdasarkan harga Rotterdam dan Malaysia. 

"Nah, dengan memasukkan CPO ke dalam bursa yang diharapkan adalah tata kelola CPO menjadi semakin membaik, harga lebih transparan sehingga semua pihak dapat diuntungkan, termasuk negara dalam hal ini pajak," tutur Didid.

Baca Juga: Cerita Pedagang Kesulitan Dapat Minyakita di Pasar Mampang Jakarta: Harus Beli Minyak Goreng Tropical Dulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

6 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

14 jam lalu

Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa penyebab bangkrutnya industri tekstil dalam negeri adalah pelonggaran impor oleh Kemendag.


Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

Dari tahun ke tahun, Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang.


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

1 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.


Menteri Zulhas Usul Harga Minyakita Naik, Ini Alasannya

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Menteri Zulhas Usul Harga Minyakita Naik, Ini Alasannya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita jadi Rp 15.500 per liter.


Aplikasi Temu Berpotensi Ganggu UMKM, Kemendag: Harus Punya Izin

2 hari lalu

Aplikasi Temu. wikipedia.org
Aplikasi Temu Berpotensi Ganggu UMKM, Kemendag: Harus Punya Izin

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebut aplikasi e-commerce seperti Temu harus berizin.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

4 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

5 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.


Enam Kali Groundbreaking, Otorita IKN Bukukan Investasi Masuk Rp 51,3 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Enam Kali Groundbreaking, Otorita IKN Bukukan Investasi Masuk Rp 51,3 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengklaim investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus berlanjut.