TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala daerah untuk lebih teliti lagi menghitung kenaikan-kenaikan harga. Sebab, perhitungan yang salah bisa sebabkan inflasi.
Baca juga : Jokowi Minta ke Bupati hingga Gubernur: Sering-sering Masuk Pasar, Cek Betul di Lapangan
"Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Sentul, Selasa 17 Januari 2023.
Jokowi mengatakan, saat ini kondisi ekonomi global sedang terguncang, dan inflasi merupakan momok semua negara dalam situasi saat ini. Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak turut menyumbang inflasi dengan menerapkan kebijakan tidak teliti.
"Patut kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 9,2 persen di Uni Eropa," kata Jokowi.
Baca juga : Jokowi MInta PDAM Tak Naikkan Tarif Air Minum 100 Persen Lebih, Ini Sebabnya
Jokowi mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan inflasi adalah evaluasi tarif harga. "Hati-hati mengenai tarif, misalnya tarif angkutan, tarif PDAM, itu bisa menjadikan inflasi naik," kata Jokowi.
Jokowi pun berharap agar tarif-tarif tersebut dipertahankan agar tidak naik untuk saat ini. "Jadi dihitung betul kalau masih kuat ditahan, kalau ngga kuat naik nggak apa tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikan lebih dari 100 persen," kata Jokowi.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
