Airlangga mengatakan ketidakpastian dalam situasi ekonomi saat ini, membuat pemerintah perlu mendorong kemudahan berusaha. Dengan Perpu Cipta Kerja, pemerintah berharap investor domestik dapat melakukan ekspansi usaha dan UMKM dapat terus melanjutkan usahanya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengkhianati konstitusi dengan meneken Perpu Cipta Kerja. Menurut KSPI, penerbitan Perpu itu menyalahi aturan MK. Seperti diketahui, pada 25 November 2021 MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja harus diperbaiki dengan mengulang prosedur pembentukannya, yaitu dengan menyerap aspirasi masyarakat. Tapi dalam proses perbaikannya, kata KSPSI, ternyata tidak dilakukan selama lebih dari setahun.
Ratusan Organisasi masyarakat sipil pun mengecam pemerintah dan DPR atas terbitnya Perpu Cipta Kerja ini. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengungkapkan penerbitan Perpu tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena itu pada Ahad, 8 Januari 2023, 116 organisasi masyarakat sipil membuat Ultimatum Rakyat, menuntut pemerintah mencabut Perpu tersebut.
"Rencananya dalam ultimatum itu, kita akan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut (Perpu Cipta Kerja) dan DPR juga kita harapkan tidak bekerja sama dalam upaya pengkhianatan konstitusi ini," tuturnya kepada Tempo, Sabtu, 7 Januari 2023.
Alasan kegentingan dan kekosongan hukum yang disebut pemerintah dinilai hanya sebagai akal-akalan untuk tetap mengesahkan UU Cipta Kerja. Klaim pemerintah bahwa Perpu Cipta Kerja telah manjawab putusan MK pun ditepis oleh Dewi. Secara prosedur saja, tuturnya, pemerintah tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh MK. Salah satu syarat yang dilanggar adalah aspek pelibatan publik atau partisipasi bermakna.
Waktu perilisan Perpu ini juga dinilai mencurigakan, yakni pada 30 Desember 2022 ketika masyarakat tengah libur nasional menjelang Tahun baru. Perpu Cipta Kerja terbit tanpa konsultasi publik dan sosialisasi sebelumnya. Masyarakat juga tidak mengetahui naskah akademik dari perencanaan Perpu itu seperti apa. "Ini akal bulus dari pemerintah. Maka kita berharap ultimatum ini bisa semakin meluas," tutur Dewi.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Para Ahli Perumus Perpu Cipta Kerja Tidak Paham Perundang-undangan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
