TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas blak-blakan soal impor beras yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Ia mengungkapkan tak setuju atas keputusan tersebut lantaran Menteri Pertanian (Mentan) menyatakan hasil produksi beras tahun ini surplus hingga 7 juta ton.
Ia mengatakan dirinya dalam dua kali rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyatakan keberatan atas impor beras.
Baca: Operasi Pasar Beras 1,2 Juta Ton, Buwas: Terbesar Sepanjang Sejarah Berdirinya Bulog
"Nah jadi impor beras ini sebetulnya saya tidak setuju, saya menentang keras. Dua kali rapat itu saya tidak setuju karena Mentan mengatakan kita surplus dan surplusnya itu tidak sedikit, 7 juta ton," dalam acara Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI secara virtual pada Selasa, 27 Desember 2022.
Kendati demikian Zulkifli mengungkapkan dirinya tak percaya atas klaim surplus tersebut. Tetapi data yang disodorkan BPS, kata dia, telah sesuai dengan pernyataan Kementan, sehingga dia menolak importasi beras. Alhasil di tetap menolak langkah impor beras.
Namun pada akhir ratas kedua, ia mulai berubah pikiran. Terlebih saat Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) kian tiris. Kala itu, stok CBP hanya tersisa 500 ribu ton, sementara batas aman yang telah ditetapkan adalah 1,2 juta ton hingga akhir tahun.
Di sisi lain, harga beras terus naik sampai hampir Rp 1.000 per kilogram. "Beras ini naik seratus perak saja kan pengaruhnya tinggi sekali terhadap inflasi. Apalagi naiknya Rp 1.000," kata dia.
Karena kenaikan harga beras sangat berdampak signifikan terhadap inflasi, akhirnya Jokowi memerintahkan Bulog memberi beras dalam negeri. Perintah tersebut dibuat dengan mempertimbangkan klaim surplus yang dinyatakan Menteri Pertanian.
Karena tak yakin Bulog dapat membeli beras dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan pasokan CBP, Zulkifli pun mengatakan pada Jokowi bahwa harga beras di pasar terlalu tinggi. Pasalnya, Bulog hanya bisa membeli gabah maksimal seharga Rp 4.450 per kilogram, sementara harga gabah di pasar mencapai Rp 5.500 per kilogram.
Sebagai jalan tengah, Zulkifli mengusulkan pada Jokowi agar Bulog bisa membeli hasil petani dengan harga yang lebih tinggi. Caranya dengan mengubah batas atas pembelian menjadi batas bawah.
Artinya, Bulog bisa membeli gabah dengan harga minimal Rp 4.450 ribu dan beras dengan harga minimal Rp 8.800 per kilogram. Kemudian selisih harganya akan ditanggung oleh pemerintah atau sebagai subsidi.
Selanjutnya: "Jual berasnya tetep Rp 9.450..."
