Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

image-gnews
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban (kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto (kiri) berbincang saat penyitaan Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban (kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto (kiri) berbincang saat penyitaan Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSatuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan sertifikasi aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/eks BLBI.

Hal tersebut merupakan upaya untuk mengamankan aset negara agar tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan pihaknya sudah menerima dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI. Dokumen tersebut berupa tujuh Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

“[Dokumen kepemilikan] diserahkan langsung oleh Mutiawati selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe kepada perwakilan Satgas BLBI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bertempat di Kantor Satgas BLBI di Jakarta, Jumat tanggal 2 Desember 2022,” kata Rio dalam keterangan resmi, Kamis 8 Desember 2022.

Lebih lanjut Rio menjelaskan, program sertifikasi tanah tersebut dilakukan lantaran masih ditemukan dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI yang tercatat atas nama eks debitur atau pihak ketiga lainnya.  

“Untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset, maka Satgas BLBI melakukan pensertifikatan menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Tujuh sertifikat yang diganti kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah RI tersebut mulanya hanya tercatat sebanyak enam aset atas nama CV Setia Jadi Group atau eks Bank Duta (BTO). 

Salah satu dari enam aset tersebut diganti kepemilikannya atas nama Badan Pusat Statistik dengan luas lahan 2.118 meter persegi. Sedangkan, sisanya diganti atas nama Kementerian Keuangan.

Sementara, satu aset lainnya berasal dari CV Bina Trada atau eks Bank Duta (BTO). Adapun aset tersebut telah diganti kepemilikannya menjadi Kementerian Keuangan. 

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Halangi Pemandangan ke Gunung Fuji, Apartemen 10 Lantai Jepang Dihancurkan

4 hari lalu

Gunung Fuji Jepang (Pixabay)
Halangi Pemandangan ke Gunung Fuji, Apartemen 10 Lantai Jepang Dihancurkan

Apartemen 10 lantai yang hampir selesai di ibu kota Jepang dihancurkan karena halangi pemandangan ke Gunung Fuji


Pengamat Properti: Tapera Tak Bisa Atasi Backlog Kepemilikan Rumah

9 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pengamat Properti: Tapera Tak Bisa Atasi Backlog Kepemilikan Rumah

Moeldoko mengatakan bahwa skema Tapera hadir untuk merespons persoalan backlog kepemilikan rumah yang kini melanda jutaan penduduk Indonesia.


Jokowi Sebut Emaar Properties Komitmen Investasi di IKN: Gede Banget

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuruni anak tangga Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 saat tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (3/6/2024), dalam rangka agenda kunjungan kerja. (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)
Jokowi Sebut Emaar Properties Komitmen Investasi di IKN: Gede Banget

Jokowi mengatakan Emaar Properties tertarik berinvestasi setelah melaksanakan serangkaian kunjungan kerja ke Indonesia.


Satgas BLBI Sita 7 Aset Properti di Bali Senilai Rp 17 Miliar

16 hari lalu

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Sita 7 Aset Properti di Bali Senilai Rp 17 Miliar

Satgas BLBI kembali melakukan penguasaan aset obligor atau debitur BLBI di wilayah Bali dengan nilai total sekitar Rp 17,94 miliar.


IPW Sebut Punya Bukti Kuat Soal Kejanggalan Lelang Aset Sitaan Kejagung

18 hari lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
IPW Sebut Punya Bukti Kuat Soal Kejanggalan Lelang Aset Sitaan Kejagung

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tak mempersoalkan laporannya bersama KSST dianggap keliru oleh Kejagung.


Kemenko Perekonomian Klaim Capaian Reforma Agraria Telah Melampaui Target

19 hari lalu

Warga berjalan menuju TPS 011 di Kampung Dago Elos, Bandung, Jawa Barat, 14 Februari 2024. Sebanyak 3 TPS yang berada di area konflik agraria Dago Elos menggelar Pemilu 2024 tanpa  petugas keamanan dari pihak kepolisian. TEMPO/Prima Mulia
Kemenko Perekonomian Klaim Capaian Reforma Agraria Telah Melampaui Target

Kemenko Perekonomian memaparkan capaian Reforma Agraria selama lima tahun terakhir sudah melampaui target. N


Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Pengamat: Ini Tabungan yang Dipaksakan

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Pengamat: Ini Tabungan yang Dipaksakan

Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana potong upah pekerja swasta untuk Tapera.


Pengamat Properti soal Upah Pekerja Swasta Bakal Dipotong untuk Tapera: Jangan Diwajibkan

19 hari lalu

Pembangunan perumahan tipe sederhana.
Pengamat Properti soal Upah Pekerja Swasta Bakal Dipotong untuk Tapera: Jangan Diwajibkan

Kewajiban potong upah untuk Tapera bukan hanya membebani pekerja, tapi juga pengusaha.


Bank Jago Bukukan Laba Bersih 2023 Rp 72 Miliar, Tumbuh 355 Persen

25 hari lalu

Bank Jago Bukukan Laba Bersih 2023 Rp 72 Miliar, Tumbuh 355 Persen

Bank Jago mencatatkan laba bersih 2023 sebesar Rp 72 miliar atau naik 355 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 16 miliar.


Warga Bogor Beli Tanah, Belakangan Diklaim Polresta Bogor sebagai Aset Eks BLBI

25 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Warga Bogor Beli Tanah, Belakangan Diklaim Polresta Bogor sebagai Aset Eks BLBI

Warga Bogor menggugat Polresta Bogor dan DJKN Kementerian Keuangan setelah tanah yang ia beli diklaim sebagai aset eks BLBI.