Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban (kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto (kiri) berbincang saat penyitaan Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, JakartaSatuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan sertifikasi aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/eks BLBI.

Hal tersebut merupakan upaya untuk mengamankan aset negara agar tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan pihaknya sudah menerima dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI. Dokumen tersebut berupa tujuh Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

“[Dokumen kepemilikan] diserahkan langsung oleh Mutiawati selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe kepada perwakilan Satgas BLBI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bertempat di Kantor Satgas BLBI di Jakarta, Jumat tanggal 2 Desember 2022,” kata Rio dalam keterangan resmi, Kamis 8 Desember 2022.

Lebih lanjut Rio menjelaskan, program sertifikasi tanah tersebut dilakukan lantaran masih ditemukan dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI yang tercatat atas nama eks debitur atau pihak ketiga lainnya.  

“Untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset, maka Satgas BLBI melakukan pensertifikatan menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Tujuh sertifikat yang diganti kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah RI tersebut mulanya hanya tercatat sebanyak enam aset atas nama CV Setia Jadi Group atau eks Bank Duta (BTO). 

Salah satu dari enam aset tersebut diganti kepemilikannya atas nama Badan Pusat Statistik dengan luas lahan 2.118 meter persegi. Sedangkan, sisanya diganti atas nama Kementerian Keuangan.

Sementara, satu aset lainnya berasal dari CV Bina Trada atau eks Bank Duta (BTO). Adapun aset tersebut telah diganti kepemilikannya menjadi Kementerian Keuangan. 

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Penyaluran Bantuan PSU Perumahan 2022 Melebihi Target, Tahun Ini Kuotanya Naik Jadi 27.825 Unit

1 hari lalu

Penyaluran Bantuan PSU Perumahan 2022 Melebihi Target, Tahun Ini Kuotanya Naik Jadi 27.825 Unit

Penyaluran bantuan PSU atau prasarana sarana dan utilitas umum perumahan 2022 melebihi target.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

2 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun

2 hari lalu

Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun

Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar mengungkap nilai aset perusahaan. Hingga September 2022, aset Bank BTPN tercatat mencapai Rp 199,9 triliun.


Polda Metro Telusuri Aset Wowon Serial Killer Cs, Akan Ada Catatan Buku Rekening

3 hari lalu

Polda Metro Telusuri Aset Wowon Serial Killer Cs, Akan Ada Catatan Buku Rekening

Polda Metro Jaya melakukan penelusuran aset (asset tracing) terhadap para pelaku terduga pembunuh berantai Wowon Serial Killer cs.


MSU Berjanji Menyelesaikan Tanggung Jawab di Meikarta: Sesuai Jadwal yang Ditetapkan

4 hari lalu

MSU Berjanji Menyelesaikan Tanggung Jawab di Meikarta: Sesuai Jadwal yang Ditetapkan

Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan tanggung jawab di Meikarta.


Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

4 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

Tim Koneksitas yang terdiri dari jaksa, oditur, dan penyidik Pusat Polisi Militer TNI AD telah menyita 180 aset tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan (TWP) Angkatan Darat (AD).


Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

8 hari lalu

Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

set sitaan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 3,488 triliun belum laku di lelang. DJKN sampaikan sejumlah penyebabnya.


4.328 Data Korban First Travel Diserahkan ke Kejari Depok

9 hari lalu

4.328 Data Korban First Travel Diserahkan ke Kejari Depok

Kejari Depok diharapkan dapat melakukan verifikasi korban First Travel untuk mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.


Wamenaker Sebut IKN Timbulkan Efek Berantai Luar Biasa: Termasuk di Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Wamenaker Sebut IKN Timbulkan Efek Berantai Luar Biasa: Termasuk di Ketenagakerjaan

Wamenaker Afriansyah Noor yakin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dapat menciptakan banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat.


Syarat Awal Beli Rumah, Keuangan Sehat

14 hari lalu

Syarat Awal Beli Rumah, Keuangan Sehat

Perhatikan hal berikut bila ingin beli rumah, salah satunya dengan menyehatkan dulu kondisi keuangan.