Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Persoalkan Data Beras Kementan, Buwas: Saya Cek di Lapangan Enggak Ada

image-gnews
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik Budi Waseso melakukan konferensi pers soal penyaluran bantuan sosial beras Presiden di Kantor Pusat Bulog, Jakarta. Selasa, 23 Juni 2020. Tempo/Caesar Akbar
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik Budi Waseso melakukan konferensi pers soal penyaluran bantuan sosial beras Presiden di Kantor Pusat Bulog, Jakarta. Selasa, 23 Juni 2020. Tempo/Caesar Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara ihwal impor beras di tengah klaim surplus dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mengaku sudah mengecek ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikirimkan Kementan bersama Satgas Pangan. 

Menurutnya, data tersebut tak sejalan dengan yang ada di lapangan. "Sebenarnya saya maunya terima beras, bukan terima data. Saya cek di lapangan enggak ada," kata dia dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Rabu, 7 Desember 2022. 

Baca: Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun

Ia tak menampik berdasarkan data, memang hasil panen mencukupi kebutuhan domestik. Buwas pun yakin data yang ada di Kementan atau Badan Pusat Statistik (BPS) sama. Tapi menurutnya stok yang siap diserap oleh Bulog tidak mencukupi. Pasalnya, pihak penggilingan tak berani membuat kontrak penjualan kepada Bulog sebanyak itu. 

Contohnya, kata Buwas, ada penggilingan yang disebut memiliki stok sebanyak 30 ribu ton, tetapi ketika diverifikasi hanya memiliki stok 3 ribu ton. "Jadi kita cek ulang, soalnya siapa tahu dia (penggilingan) yang bohong," tuturnya.

Selain itu, ia membeberkan ada pihak yang menyuruh penggilingan menaikan harga. Misalnya, ketika penggilingan sudah meneken kontrak dengan harga Rp 10.200 per kilogram, penggilingan tiba-tiba menaikan harga menjadi Rp 11 ribu per kilogram. Namun Buwas enggan membocorkan siapa pihak yang menyuruh menaikan harga beras itu. 

"Ya nanti saja lebih baik itu disikapi oleh hukum. Karena Satgas Pangan sudah mencatat, rekamannya pun sudah ada," kata dia. 

Karena itu, Bulog bersama Satgas Pangan akan mengusut soal data beras ini. Dia berjanji akan memonitor ke lapangan, mewawancarai pihak penggilingan di seluruh wilayah dan merekamnya. Ia baru akan membeberkan lebih jauh setelah survei itu selesai. 

"Nanti kalau saya yang cerita sekarang disangka cari pembenaran, nanti saya rekam. Nanti mereka ditanya lalu kita dengarkan. Bahkan harga berasnya (di penggilingan) itu ga masuk akal," kata dia. 

Sebelumnya, Kementan mengklaim jumlah stok beras di dalam negeri masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Perum Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian mengatakan pihaknya telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan. Dirjen Tanaman Pangan Kementan pum telah melayangkan surat resmi kepada Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. “Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” kata Batara di Jakarta, melalui keterangan resmi, pada Rabu, 30 November 2022.

Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras. Dibandingkan produksi secara nasional, kata dia, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil.

Oleh karena itu, ia menilai tidak mungkin petani lokal di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat memenuhinya. Apalagi pada Februari hingga Maret mendatang, akan masuk masa panen raya sehingga stok di petani lokal akan melimpah. 

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras Bulog. Hal itu telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 6 Desember 2022. 

Adapun soal kisruh data beras yang dikirimkan Kementan kepada Bulog, ia menilai produksi beras nasional memang melimpah. Importasi beras ini, kata dia, tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Tetapi, tingginya harga di beras domestik lah yang menjadi alasan pemerintah memilih impor. 

Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional, ia menyatakan akan memverifikasi di lapangan pada 31 Desember 2022. Survei akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui mengenai jumlah stok beras yang ada di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

3 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.


KPK Resmi Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara SYL

5 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Resmi Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara SYL

KPK resmi ajukan banding atas putusan hakim terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di kasus pemerasan di Kementan.


Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

9 hari lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog kembali tepis tuduhan mark up impor beras dari Vietnam. Begini penjelasan lengkapnya.


Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

10 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) bersama Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memberikan keterangan pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo terkait stok beras nasional di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Arief mengatakan saat ini di Pasar Beras Cipinang stok beras termasuk tinggi di atas 34.000 ton.  TEMPO/Subekti.
Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

Profil Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, keduanya dilaporkan ke KPK. Kasus apa?


Hari Ini Hakim Jatuhkan Vonis, Massa Pendukung Syahrul Yasin Limpo Penuhi Ruang Sidang

10 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hari Ini Hakim Jatuhkan Vonis, Massa Pendukung Syahrul Yasin Limpo Penuhi Ruang Sidang

Hari ini hakim akan membacakan vonis terhadap Syahrul Yasin Limpo dan dua anak buahnya dalam kasus dugaan pemerasan di Kementan.


Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

11 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

Pengacara Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan transfer uang Rp 2 miliar yang terjadi saat kliennya sudah berada dalam tahanan.


Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

11 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menyebut jaksa tak bisa membuktikan honor Nayunda Nabila bersumber dari korupsi.


Reaksi Syahrul Yasin Limpo Dengar Jaksa KPK Sebut Dirinya Tamak

12 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Reaksi Syahrul Yasin Limpo Dengar Jaksa KPK Sebut Dirinya Tamak

JPU KPK mengatakan, sikap tamak Syahrul Yasin Limpo dibuktikan dengan memberi pekerjaan kepada cucunya sebagai tenaga ahli padahal baru lulus,


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Mengkambinghitamkan Pejabat Kementan

12 hari lalu

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berpelukan dengan keluarganya usai mendengar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat, 28 Juni 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Mengkambinghitamkan Pejabat Kementan

Jaksa KPK berkata Syahrul Yasin Limpo melemparkan seluruh kesalahan kepada jajaran pejabat dan pegawai lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

12 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.