Ia memaparkan bahwa peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Apalagi tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.
Di sinilah peran BUMN untuk membantu kementerian lain dalam mengintervensi fluktuasi harga pangan dengan tetap melalui penugasan yang jelas. Selain dana pinjaman yang besar dari Himbara dengan bunga rendah, ia menyebutkan ID Food akan ditugaskan sebagai market dan Bulog menjadi stabilisator harga.
Petani tak lagi terbebani
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar seluruh hasil panen petani diserap oleh BUMN. Dengan begitu, para petani tidak lagi dibebani soal harga atau penjualan.
Pemerintah melalui BUMN nantinya akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen. "Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," kata Zulkifli pada akhir September 2022 lalu.
Ide itu juga sudah muncul di pemerintahan sejak puluhan tahun lalu tapi baru kali ini digaungkan kembali oleh Jokowi. Jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya.
Petani dengan begitu diharapkan bisa lebih produktif. "Kalau udah itu sudah kita nggak perlu impor lagi. Jadi jangan sampai dia kalau bikin banyak nggak laku. Oleh karena itu harus dibeli oleh negara, tugasnya pemerintah itu membeli," tutur Zulkifli Hasan.
Baca juga: Impor Beras 200 Ribu Ton Diketok, Serikat Petani: Padahal Awal Tahun Ada Panen Raya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
