Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

Sejumlah truk berbagai jenis terparkir saat pengemudinya berunjuk rasa di frontage Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Para pengemudi truk itu memprotes aturan terkait over dimension and over loading (ODOL). ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha truk membutuhkan masa transisi untuk pemberlakuan larangan truk over dimension over loading atau ODOL. Pengusaha khawatir kebijakan ODOL tanpa transisi dapat menimbulkan kekacauan yang mengganggu aktivitas usaha. 

“Besok (truk) suruh diganti terserah, pokoknya enggak boleh pakai kendaraan fosil. Ya kan bisa chaos ya, kita bisa berhenti semuanya kegiatan (usaha) kita,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani dalam diskusi hybrid pada Senin, 5 Desember 2022.

Haryadi menyayangkan proses kebijakan itu berlaku tanpa adanya transisi layaknya kendaraan listrik. "Padahal ini logistik kan urat nadi kita, ini enggak diperhatikan," kata dia.

Baca: Jokowi Undang Pengurus Apindo ke Istana Negara

Dia kemudian meminta agar aturan soal ODOL itu menjadi perhatian serius pemerintah. Kebijakan ini berpotensi diundur kembali apabila tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas. 

Adapun kebijakan ODOL diluncurkan pada 2018. Namun seiring berjalannya waktu, penerapannya mundur hingga kemudian ditargetkan bisa berjalan mulai awal 2023. 

Kebijakan ODOL Dikhawatirkan Bakal Kerek Harga Barang

Seiring dengan penerapan ODOL, pengusaha cemas harga-harga barang akan terkerek karena ongkos logistik lebih mahal. Sebab jika kapasitas truk diturunkan sesuai dengan standar, pengusaha membutuhkan biaya yang lebih besar untuk ongkos operasional sekitar Rp 5.000 per meter persegi--berlaku di Pulau Jawa. 

Dia kemudian membandingkan ongkos harga barang di dalam negeri dengan impor dari Cina langsung ke titik pelabuhan. Misalnya, Tanjung Priok di Jakarta; Tanjung Emas di Semarang; dan Tanjung Perak di Surabaya. Ongkos logistik untuk impor rata-rata Rp 1.800 per meter persegi. “Jadi ini sangat signifikan (naik harga ongkosnya) yang ini tentu juga akan memicu inflasi,” kata Hariyadi. 

Rencana penetapan ODOL akan berjalan bertahap mulai awal 2023. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan larangan truk ODOL masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh dunia usaha. Apalagi kebijakan tersebut berisiko terhadap pada kenaikan harga barang. 

"Kementerian Perhubungan ingin ini bisa diberlakukan, Januari atau kapan, yang jelas 2023 diharapkan sudah bisa diterapkan. Mungkin kami akan lakukan bertahap di beberapa kawasan yang dampaknya sangat luar biasa," ujar Adita di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR pada Kamis, 24 November 2022. 

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan kebijakan ini  tidak bisa ditunda lagi. "Tidak ada kebijakan memperpanjang Zero ODOL di 2023," tutur Hendro.

Baca juga: Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Luhut ke Sandiaga Soal 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Jangan Sampai Ada yang Mangkrak

8 jam lalu

Luhut ke Sandiaga Soal 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Jangan Sampai Ada yang Mangkrak

Luhut punya pesan khusus ke Sandiaga khususnya soal pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Apa itu?


Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

1 hari lalu

Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik belum bisa diterapkan untuk angkutan perintis. Kenapa?


Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air Belum Diketahui

1 hari lalu

Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air Belum Diketahui

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menuturkan hingga saat ini keberadaan pilot dan penumpang pesawat Susi Air PK-BVY belum diketahui


Wacana Penentuan Tarif Ojol Oleh Gubernur, Kemenhub: Masih Dibahas

2 hari lalu

Wacana Penentuan Tarif Ojol Oleh Gubernur, Kemenhub: Masih Dibahas

Suharto mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan ihwal kebijakan penetapan tariff ojek online (ojol) yang diserahkan ke gubernur masing-masing provinsi


Kemenhub: Kendaraan Listrik Bukan untuk Angkutan Perintis

2 hari lalu

Kemenhub: Kendaraan Listrik Bukan untuk Angkutan Perintis

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum berencana menggunakan kendaraan listrik sebagaii angkutan perintis.


Subsidi Angkutan Perintis, Kemenhub: Pemda Silakan Ajukan Usulan

2 hari lalu

Subsidi Angkutan Perintis, Kemenhub: Pemda Silakan Ajukan Usulan

Direktur Angkutan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto meminta pemerintah daerah (Pemda) mengusulkan kebutuhan angkutan perintis.


Pesawat Susi Air Terbakar di Papua, Kemenhub: Laporan Awal Diduga Ada Penyerangan

2 hari lalu

Pesawat Susi Air Terbakar di Papua, Kemenhub: Laporan Awal Diduga Ada Penyerangan

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan telah mendapatkan laporan atas pesawat milik Susi Air terbakar di Bandara Paro, Nduga, Papua.


Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

3 hari lalu

Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

Basuki Hadimuljono memaparkan kemajuan terakhir dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara hingga awal Februari 2023 ini.


Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

3 hari lalu

Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

Kemenhub menaikan alokasi subsidi angkutan perintis pada 2023 untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi.


Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

6 hari lalu

Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan Zero ODOL masih belum disepakati oleh Kemen dan Apindo.