TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan menuntut pengusaha yang kekeuh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai formula upah minimum buruh.
"Kami tuntut pidana. Saya akan bawa ke pengadilan, karena itu berarti itu penggelapan gaji buruh," ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 20 November 2022.
Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menekan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam beleid itu, kenaikan upah minimum diatur naik maksimal 10 persen.
Baca: Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023
Sehingga jika pengusaha masih menggunakan formula dalam PP Nomor 36 tahun 2022, gaji buruh akan lebih kecil dari aturan. Said mencontohkan, misalnya jika berdasarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 gaji seorang buruh Rp 4 juta per bulan, dengan PP Nomor 36 tahun 2021, gaji buruh hanya dibayar Rp 38 juta.
"Berarti ada penggelapan Rp 200 ribu dan ingat unsur penggelapan itu ada perdata dan pidana," ucapnya.
Di sisi lain, ia yakin Menaker Ida Fauziyah bersama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri akan bertindak tegas dan memberikan hukuman jika terbukti ada pengusaha yang masih menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 sebagai acuan upah minimum.
"Saya sangat yakin keduanya luwes tapi tegas, jadi akan ditindak tegas," tuturnya.
Selanjutnya: Apindo Siapkan Gugatan Aturan Baru Upah Minimum
