Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Prediksi Daya Beli Membaik pada Awal Desember

image-gnews
Suasana mal Plaza Semanggi yang tampak sepi pengunjung, di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. Plaza Semanggi merupakan salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Ibu Kota yang
Suasana mal Plaza Semanggi yang tampak sepi pengunjung, di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. Plaza Semanggi merupakan salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Ibu Kota yang "redup" seperti halnya mal Blok M hingga Roxy Square. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekjen Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan dampak inflasi pada daya beli masih terasa, khususnya bagi pelaku industri ritel dan pusat belanja. Namun, ia memprediksi situasi itu tak akan berlangsung terlalu lama. 

"Penurunan daya beli memang sangat terasa, tapi kami memprediksi hingga Desember sudah mulai stabil," ujarnya saat ditemui di InterContinental Jakarta Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Oktober 2022. 

Ia mengatakan saat ini memang masih dalam low season bagi pusat perbelanjaan. Tetapi situasinya semakin diperparah akibat inflasi. Namun, Alphonsus meyakini setelah Natal dan tahun baru, daya beli kembali meningkat.  

Adapun ancaman resesi pada 2023 menurutnya juga tak akan terlalu berdampak banyak pada industri ritel dan pusat belanja. Hal itu karena perdagangan dalam negeri Indonesia menurutnya masih jauh lebih kuat. Musababnya, perdagangan domestik atau rumah tangga menurutnya masih mendominasi sekitar 54 persen dari total perekonomian Indonesia. 

Menurut dia, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga ancaman resesi cukup dihadapi dengan penguatan sektor perdagangan domestik. Hal itu, kata dia, terbukti ketika terjadi resesi Amerika Serikat pada 2008. Kala itu, dampaknya terhadap perekonomian, khususnya industri ritel dan pusat belanja relatif aman karena perdagangan dalam negeri yang kuat. 

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah fokus mendorong kemajuan perdagangan dalam negeri, salah satunya dengan melakukan berbagai relaksasi. Ia menilai kuatnya perdagangan dalam negeri juga akan membuat pelaku usaha optimistis di tengah ancaman krisis global. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia berharap pemerintah bisa menciptakan kondusif dengan tidak membuat peraturan yang memberatkan. Kalaupun harus ada peraturan baru sebagai respons terhadap ancaman krisis, ia berharap regulasi didorong dengan lebih kondusif. 

Di samping itu, ia mengaku akan terus mendorong pemerintah menerapkan undang-undang cipta kerja demi menciptakan iklim usaha dalam negeri yang tahan akan ancaman resesi global tahun depan. "Jadi kita harus segera melaksanakan UU Cipta kerja secara konsisten 2023. 

Baca Juga: APPBI Sebut Dampak Resesi Akan Minim terhadap Pusat Perbelanjaan di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


2 Kota di Amerika Serikat akan Dibuka Netflix House

4 hari lalu

Logo Netflix. Sumber: Reuters UK
2 Kota di Amerika Serikat akan Dibuka Netflix House

Netflix mengumumkan rencana untuk membuka kompleks hiburan, restoran, dan perbelanjaan yang dinamai Netflix House pada 2025


Pelemahan Rupiah Berimbas pada Biaya Operasional, Kadin Imbau Industri Ambil Langkah Antisipatif Jangka Pendek

6 hari lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pelemahan Rupiah Berimbas pada Biaya Operasional, Kadin Imbau Industri Ambil Langkah Antisipatif Jangka Pendek

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah menimbulkan ancaman terhadap rantai pasok. Hal ini berimbas pada peningkatan beban biaya operasional perusahaan.


Plaza Indonesia Minta Maaf dan Akhiri Kerja Sama Vendor Sekuriti yang Pukul Anjing Penjaga

17 hari lalu

Plaza Indonesia mengunggah permintaan maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang sekuriti dari vendor K9 di kompleks pusat belanja tersebut pada Kamis, 6 Juni 2024 (Sumber: Instagram @plazaindonesia).
Plaza Indonesia Minta Maaf dan Akhiri Kerja Sama Vendor Sekuriti yang Pukul Anjing Penjaga

Manajemen Plaza Indonesia meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang sekuriti dari vendor K9 di kompleks pusat belanjanya.


Minta Program Tapera Dibatalkan, Ekonom Ideas: Tata Kelola Dana Publik oleh Pemerintah Buruk

21 hari lalu

Nasabah tengah melihat rumah tinggal pada layar komputer di Bank BTN, Jakarta, Jumat, 18 September 2020. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan program Tapera bisa mulai berjalan pada awal 2021. Tempo/Tony Hartawan
Minta Program Tapera Dibatalkan, Ekonom Ideas: Tata Kelola Dana Publik oleh Pemerintah Buruk

Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera mendapatkan penolakan dari publik yang keras.


Bos Aprindo Ungkap Dampak Pemaksaan Iuran Tapera: Daya Beli Berkurang, Pertumbuhan Ekonomi Turun

21 hari lalu

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, saat ditemui di Kantor Aprindo, Jakarta Selatan, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Han Revnda Putra.
Bos Aprindo Ungkap Dampak Pemaksaan Iuran Tapera: Daya Beli Berkurang, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Ketua Aprindo menilai iuran Tapera sebesar 3 persen dair gaji pekerja berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.


Tapera Dipaksakan, Studi Celios: 467 Ribu Pekerjaan Hilang, PDB Turun Rp 1,21 T hingga Daya Beli Jeblok

21 hari lalu

Pembangunan perumahan tipe sederhana.
Tapera Dipaksakan, Studi Celios: 467 Ribu Pekerjaan Hilang, PDB Turun Rp 1,21 T hingga Daya Beli Jeblok

Berdasarkan studi Celios, efek paling signifikan dari pungutan iuran untuk Tapera adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja.


Kapan Gaji Pekerja Mulai Dipotong untuk Tapera?

24 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Kapan Gaji Pekerja Mulai Dipotong untuk Tapera?

Pemotongan gaji pekerja untuk Tapera berlaku paling lambat pada 2027.


Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsisdi dikawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

Direktur Ideas Yusuf Wibisono, meminta pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan upah pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.


Bos LPS soal Potongan Gaji untuk Tapera: Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

27 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bos LPS soal Potongan Gaji untuk Tapera: Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai iuran untuk Tapera akan berimbas pada daya beli masyarakat.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

25 April 2024

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.