Kemenhub Bahas Revisi UU Angkutan Jalan, Ojek Online Masuk Transportasi Umum?

Pengemudi ojek online mengangkut penumpang sebelumnya berlakunya PSBB di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengemudi transportasi online menanggapi langkah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang telah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam revisi itu, Kemenhub mengusulkan agar transportasi ojek online alias ojol menjadi bagian dari angkutan umum.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya mengapresiasi usulan Kemenhub. Namun, ia berharap ada beberapa klausul yang ikut direvisi. 

“Kami berharap ada perubahan dalam Pasal 151, yang semula hanya ada empat jenis angkutan, menjadi tujuh jenis angkutan,” ujar dia kepada Tempo pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Dalam pasal 151 yang saat ini berlaku, kata Wiwit, ada empat jenis angkutan yang mencakup angkutan orang menggunakan taksi, angkutan orang keperluan pariwisata, angkutan orang tujuan tertentu, dan angkutan orang wilayah tertentu. Wiwit minta dalam revisi nanti, ada penambahan jenis angkutan orang dengan kendaraan berbasis aplikasi (taksi online), angkutan orang dengan sepeda motor, dan angkutan orang dengan kendaraan tenaga listrik.

Baca juga: Besok, Pengemudi Transportasi Online Geruduk Kemenhub untuk Bahas Tarif hingga Sanksi

“Jadi ditambah tiga. Juga pasal-pasal lain yang tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini,” ucap Wiwit.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya sudah mulai membahas revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. “Jadi teman-teman di Kemenhub juga lagi berjuang agar nantinya ada revisi dari UU Nomor 22 Tahun 2009 supaya ojol itu menjadi bagian dari pada angkutan umum,” ujar dia di Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Oktober 2022.

Saat ini, Suharto menjelaskan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru membuat diskresi atau keputusan yang menyangkut khalayak orang banyak. Kemenhub melihat perlu ada perlindungan dan kepastian keselamatan serta keamanan bagi para pengemudi ojol.

“Masih dibicarakan (revisi UU Nomor 22 Tahun 2009). Selesainya kapan ya masih belum tahu, masih dibicarakan, ini kan baru selesai penyesuaian tarif ojol. Satu-satu, lah,” kata Suharto.

Baca juga: Promosikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Murah ke Driver Ojol, Kemenaker: Nyaman dan Tenang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

4 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

4 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

4 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

4 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

4 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

5 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

7 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

8 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

9 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

9 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.