TEMPO.CO, Jakarta - Koodinator Bidang Pengembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Sahala Pasaribu, menyebutkan bahwa ada puluhan ribu pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Besarnya jumlah pekerja itu bisa digunakan untuk memperluas peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Timur, di sana ada IKN, jasa konstruksi itu pekerjanya puluhan ribu orang di situ, selama ini kita tidak pernah berfikir di sana itu berapa banyak. Ini informasi buat BPJS, untuk memperluas kepesertaan,” ujar Sahala di Kantor inDriver, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022.
Menurut Sahala, hal itu harus ditindaklanjuti kepesertaannya dan menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Perintah dalam Inpres tersebut juga berlaku untuk semua mitra kementerian untuk memperluas kepesertaan baik itu pemberi kerja maupun pekerjanya. Termasuk kepada seluruh gubernur, walikota, bupati, dan lembaga pemerintah lainnya, karena program BPJS Ketenagakerjaan cukup baik menurut Sahala.
“Cuma yang masih kurang ini sekaligus kepada BPJS Ketenagakerjaan berulang kali di sampaikan, yang penting bagaimana kita membangun rasa awareness, memberikan kesadaran arti pentingnya program dan manfaat BPJS ini,” ucap dia.
Sahala juga menjelaskan salah satu keuntungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika orang tua atau pekerja itu meninggal, maka anaknya bisa ditanggung sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. “Ini kan luar biasa. Karena banyak yang belum tahu, marilah sama-sama kita untuk menyebarluaskan program ini,” tutur dia.
Selain itu, kata Sahala, memperluas cakupan kepesertaan juga termasuk menjalankan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. “Tujuannnya untuk memberikan kehidupan yang layak, yang tentu inputnya itu adalah ya perlindungan."
Baca: Waskita Beton Pamer Capaian Kinerja Usai Restrukturisasi Keuangan, Ada Kontrak Baru Rp 1,1 Triliun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
