Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini. Pasalnya, mata uang negara-negara Eropa tersebut kondisinya sedang tidak baik di tengah gejolak ekonomi saat ini.

"Saat ini euro sangat jelek, makanya tahun ini tidak kami terbitkan karena sedang tidak bagus," ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam media briefing di Jakarta, Jumat 30 September 2022.

Ia menyebutkan nilai tukar euro terhadap dolar AS sedang turun saat ini, padahal mata uang Uni Eropa itu biasanya justru berada di atas mata uang Negeri Paman Sam.

Dengan demikian keputusan tersebut merupakan gambaran bahwa penerbitan surat utang pemerintah Indonesia dalam denominasi valuta asing (valas) bersifat fleksibel.

Selain itu, kata Luky, penerbitan surat utang valas Indonesia juga bersifat oportunistik, sehingga jika memang nantinya pasar sedang baik dan mata uang euro dalam kondisi bagus barulah kemungkinan terdapat penerbitan obligasi dalam denominasi euro.

Penerbitan surat utang dalam bentuk euro merupakan salah satu diversifikasi pemerintah dalam menerbitkan obligasi valas jika dirasa penerbitan obligasi dalam mata uang dolar AS sedang berisiko.

"Kami juga melakukan diversifikasi dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk yen Jepang atau yang biasa disebut Samurai Bond," tuturnya.

Salah satu risiko yang dipertimbangkan dalam penerbitan surat utang valas adalah risiko nilai tukar rupiah. Kendati begitu, dirinya menilai risiko terhadap nilai tukar rupiah kini tak perlu terlalu dikhawatirkan karena porsi surat utang valas terhadap total surat utang pemerintah sudah tak sebesar dahulu.

Adapun porsi obligasi valas pemerintah sempat menyentuh kisaran 40 persen, namun kini hanya 28,9 persen untuk menurunkan risiko terhadap kurs rupiah.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

16 jam lalu

Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

Emiten baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memproyeksikan baru dapat melunasi sisa utang senilai US$1,7 miliar dalam 17 tahun.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

5 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

6 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

7 hari lalu

Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan pembiayaan transisi energi dari bantuan koalisi negara maju G7+ melalui JETP.


Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

9 hari lalu

Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

BKPM menyatakan bahwa kondisi geopolitik global menjadi hal utama yang akan menjadi perhatian dalam pergerakan aliran investasi pada 2023.


Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

13 hari lalu

Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

Polisi mendapat keterangan adanya persoalan utang yang membelit pria yang sempat jadi mayat, tapi hidup lagi.


Upaya Hapus Utang Setelah Deklarasi G20

13 hari lalu

Upaya Hapus Utang Setelah Deklarasi G20

Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin yang totalnya mencapai US$ 12,9 miliar.