Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap bisnis fintech lending di tengah maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal. OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform. 

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar mengatakan jumlah pinjol ilegal tersebut lebih besar ketimbang yang mengantongi izin. Adapun pinjol legal hanya berjumlah 102 platform. 

"Industri ini masih baru. Kami atur belum ada 6 tahun lalu,” ujar Munawir, Kamis, 22 September 2022.

Adapun dalam mengatur bisnis fintech lending, OJK menuntut penyelanggara pinjaman legal perlu memiliki sistem elektronik yang andal. Tujuannya untuk menghindari server down. “Misal sudah bayar tapi enggak ke-record. Kasihan penggunanya,” ujar Munawir.

Selain itu, Munawir berujar, penyelenggara pinjol harus memiliki ekuitas Rp 12,5 miliar agar tetap hidup. OJK juga mengatur besaran bunga maksimal, isi perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjam, termasuk mengatur soal akses dan perlindungan data pribadi.

“Apalagi UU Perlindungan Data Pribadi baru kemarin diketok. Jadi enggak bisa main-main,” ujarnya.

Munawir menyatakan OJK membuat sejumlah larangan. Salah satunya tentang sistem penagihan pinjaman. “Tidak boleh nagih dengan mengancam. Tidak boleh intimidasi,” kata dia.

Sementara itu soal pengawasan, Munawir menyebut OJK melakukannya secara onsite dan offsite, kemudian memperhatikan laporan dan keluhan stakeholder. Termasuk, melakukan pengawasan antipencucian uang dan pendanaan teroris.

Sementara itu ihwal penegakan aturan, OJK melakukannya dengan pembinaan dan pemberian sanksi. “Sanksi peringan satu, peringatan dua, hingga pencabutan izin,” kata Munawir.

Baca: Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

6 jam lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

2 hari lalu

Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sejak awal bulan ini. Pengambilannya bisa melalui Kantor Pos.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

2 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

2 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

3 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

3 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

3 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

4 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Johnny Plate: Penanda Era Baru Tata Kelola Data Pribadi

5 hari lalu

RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Johnny Plate: Penanda Era Baru Tata Kelola Data Pribadi

Menkominfo Johnny G. Plate, menyatakan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi masyarakat,