TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan segera mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap kedua. Menteri Ketenagakerjaan Ida Faiziyah menyatakan institusinya telah menerima data sebanyak 2,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Seperti tahap pertama, kami akan padankan dengan data penerima program yang lalu, dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri," kata Ida dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara, 16 September.
Jika seluruh proses verifikasi dan validasi berjalan lancar, BSU tahap kedua bisa disalurkan mulai pekan depan. Ida mengimbuhkan, ada beberapa fase pematangan data pekerja penerima manfaat BSU.
Fase itu mencakup pencocokan dengan data Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Misalnya, program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), hingga bantuan presiden atau banpres produktif usaha mikro.
Adapun pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencairkan BSU tahap pertama. Pencairan itu diberikan kepada 4.112.052 pekerja dari total 4.361.792 penerima manfaat.
Ida menyatakan sisa 249.740 pekerja penerima manfaat BSU belum mendapatkan haknya karena tidak memiliki rekening bank. Nantinya, para pekerja penerima manfaat BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Pemerintah akan menuntaskan sisa penyaluran BSU tahap pertama melalui dua opsi, yakni membukakan rekening bank bagi yang bersangkutan. Di sisi lain, para pekerja penerima manfaat bisa mengambil melalui PT Pos (Persero) seperti penyaluran bantuan sosial sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Ida dan Menteri Sosial Tri Rismaharini agar penyaluran BSU maupun bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Jokowi mengatakan sudah meninjau langsung pembagian BLT BBM dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran," kata Jokowi.
ANTARA
Baca juga: Pinjol Ilegal yang Beroperasi di RI Ternyata dari Amerika hingga Hong Kong
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
