TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, telah mengecek sejumlah nomor induk kependudukan (NIK) dari 105 juta data penduduk Indonesia. Ia menyatakan data itu valid.
“Saya sudah cek beberapa NIK yang diberikan dalam sample database data NIK, yang saya cek valid semua. Dan datanya kemungkinan besar memang data KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena di sana ada informasi TPS,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu malam, 7 September 2022.
Baca Juga:
Data milik seratusan juta penduduk Indonesia itu dibocorkan oleh akun bernama Bjorka dan dijual di sebuah forum online bernama Breached Forums atau Breached.to. Data ini disebut-sebut berasal dari KPU.
Sebelumnya, kebocoran data itu terungkap dari unggahan Bjorka pada 6 September 2022. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres dengan format comma-separated values atau CSV. Untuk membuktikan data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.
Dampaknya bobolnya data ini, Alfons melanjutkan, sama seperti kebocoran data kependudukan. Nantinya pelaku akan mengeksploitasi data kependudukan tersebut. “Bisa dipalsukan KTP-nya untuk buka rekening bodong, dipakai untuk pinjaman online atau pinjol, dan seterusnya,” tutur Alfons.
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tidak banyak berkomentar ketika diminta menanggapi dugaan kebocoran 105 juta penduduk Indonesia. “Terkait serangan siber sebaiknya ditanyakan ke Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai leading sektor teknis siber,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate melalui pesan pendek pada Rabu.
Saat ditanya soal langkah apa yang sudah dilakukan Kementerian Kominfo dalam menghadapi kebocoran data itu, dia juga enggan menjawab. “Silakan dengan BSSN,” kata Johnny membalas secara singkat.
Dihubungi terpisah, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengaku sedang melakukan pendalaman dan investigasi. “Tim BSSN sedang melakukan koordinasi dan pendalaman. Masih dalam proses,” ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra.
Sebelum membocorkan data kependudukan, di forum yang sama, Bjorka mengungkapkan terjadinya kebocoran data hasil registrasi ulang SIM Card. Bjorka mengeklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM atau sebanyak 87 GB yang berisi NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan dan tanggal penggunaan.
Data tersebut juga diduga telah diperjual-belikan di salah satu situs hacker. Akun Bjorka itu juga mengaku telah membagikan 2 juta data sampel yang telah dikumpulkan sejak 2017 hingga 2020. Sejumlah nama operator telekomunikasi terungkap dalam data yang ditampilkan Bjorka, yaitu Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren.
Baca: Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Faisal Basri: Arab Saudi pun Melakukannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
