Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Faisal Basri: Arab Saudi pun Melakukannya

image-gnews
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri angkat bicara soal kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Menurut dia, kenaikan harga tak dapat dihindari. 

Kenaikan harga BBM, menurut Faisal, adalah fenomena global karena hampir semua negara, termasuk produsen besar minyak seperti Arab Saudi telah melakukannya. Bahkan, Harga BBM di Indonesia lebih murah ketimbang produsen minyak utama Arab Saudi.

Ia pun menilai kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax ke program perlindungan sosial sebagai desain yang tepat untuk APBN. Sebab, hal tersebut menunjukkan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan.

"Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik," ujar Faisal Basri dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Langkah lainnya yang harus segera diambil pemerintah, menurut dia, memitigasi dampak potensi kenaikan inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi. “Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat."

Faisal lalu mengutip teori ekonomi yang menyebutkan salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi. Artinya, subsidi diberikan agar terjadi distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, masyarakat miskin dapat membeli barang yang disubsidi tersebut.

Nah, kenyataannya di lapangan, menurut Faisal, untuk subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Sebab, realitanya hanya sedikit orang miskin yang menggunakan BBM bersubsidi, jauh dibandingkan dengan jumlah orang kaya yang memanfaatkannya. Padahal subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyebutkan mayoritas atau 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu secara finansial yakni para pemilik mobil pribadi. Menurut Kepala Negara, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya: Beragam bansos digelontorkan agar kalangan ekonomi rentan tidak turun ke level kemiskinan akut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indef Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sebesar 4,8 Persen, Lebih Rendah dari Target Pemerintah

21 jam lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Indef Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sebesar 4,8 Persen, Lebih Rendah dari Target Pemerintah

Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 4,8 persen atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2 persen.


LPDP Mewujudkan Pemimpin Berkualitas Melalui Beasiswa dan Riset

1 hari lalu

LPDP Mewujudkan Pemimpin Berkualitas Melalui Beasiswa dan Riset

LPDP, diamanatkan oleh Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.


Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

Presiden Jokowi meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan didesain lebih komprehensif. Kenapa?


Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

2 hari lalu

Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemani Presiden Joko Widodo dalam seremoni digital penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

5 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Kompak Turun per 1 Desember 2023

5 hari lalu

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Kompak Turun per 1 Desember 2023

Penurunan harga BBM berlaku untuk BBM non subsidi mulai dari Pertamina, Shell, BP, dan Vivo.


Harga BBM Pertamina per 1 Desember 2023, Pertamax dan Dexlite Turun

6 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Pertamina per 1 Desember 2023, Pertamax dan Dexlite Turun

Harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series turun di awal bulan terakhir di tahun ini.


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

6 hari lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

6 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.