Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Faisal Basri: Arab Saudi pun Melakukannya

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri angkat bicara soal kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Menurut dia, kenaikan harga tak dapat dihindari. 

Kenaikan harga BBM, menurut Faisal, adalah fenomena global karena hampir semua negara, termasuk produsen besar minyak seperti Arab Saudi telah melakukannya. Bahkan, Harga BBM di Indonesia lebih murah ketimbang produsen minyak utama Arab Saudi.

Ia pun menilai kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax ke program perlindungan sosial sebagai desain yang tepat untuk APBN. Sebab, hal tersebut menunjukkan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan.

"Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik," ujar Faisal Basri dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Langkah lainnya yang harus segera diambil pemerintah, menurut dia, memitigasi dampak potensi kenaikan inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi. “Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat."

Faisal lalu mengutip teori ekonomi yang menyebutkan salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi. Artinya, subsidi diberikan agar terjadi distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, masyarakat miskin dapat membeli barang yang disubsidi tersebut.

Nah, kenyataannya di lapangan, menurut Faisal, untuk subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Sebab, realitanya hanya sedikit orang miskin yang menggunakan BBM bersubsidi, jauh dibandingkan dengan jumlah orang kaya yang memanfaatkannya. Padahal subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyebutkan mayoritas atau 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu secara finansial yakni para pemilik mobil pribadi. Menurut Kepala Negara, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya: Beragam bansos digelontorkan agar kalangan ekonomi rentan tidak turun ke level kemiskinan akut.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Mahfud Md: Hasil Kerja Tim Reformasi Hukum untuk Pemerintah Baru 2024

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md: Hasil Kerja Tim Reformasi Hukum untuk Pemerintah Baru 2024

Mahfud Md menyatakan mengatakan membentuk Tim Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia.


Tim Reformasi Hukum Mahfud Md: Ada Najwa Shihab, Faisal Basri, dan...

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Tim Reformasi Hukum Mahfud Md: Ada Najwa Shihab, Faisal Basri, dan...

Kelompok kerja dalam Tim Reformasi Hukum buatan Menkopohukam Mahfud Md dibagi berdasarkan empat agenda prioritas.


Daftar Negara BBM Termahal di Dunia, Hong Kong Urutan Pertama

1 hari lalu

Barisan gedung tinggi yang jadi pemandangan tersendiri untuk warga setempat di dekat perbatasan Hong Kong di Nanshan Shenzhen, Cina, 6 Agustus 2014. Brent Lewin/Getty Images
Daftar Negara BBM Termahal di Dunia, Hong Kong Urutan Pertama

Hong Kong ternyata menjadi negara BBM termahal dengan harga mencapai Rp44.003 per liternya.


Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi vs SBY, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan untuk Kalah Menang, tapi..

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi vs SBY, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan untuk Kalah Menang, tapi..

Stafsus Sri Mulyani buka suara soal pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi versus SBY.


Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

2 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Ketua Banggar DPR menyebut realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023.


Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds Senilai Rp11,35 T, Apa Artinya?

4 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds Senilai Rp11,35 T, Apa Artinya?

Surat Utang Negara dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bonds) setara Rp11,35 triliun itu diterbitkan pada 19 Mei 2023. Ini artinya.


Rupiah Ditutup Menguat Rp 14.874 Per Dolar AS, Pasar Respons Positif Surplus APBN

4 hari lalu

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Ditutup Menguat Rp 14.874 Per Dolar AS, Pasar Respons Positif Surplus APBN

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat 15 poin pada perdagangan hari ini, Selasa 23 Mei 2023 di level Rp 14.874 per dolar AS.


Kenaikan Gaji PNS Tengah Digodok, Kemenkeu: Kita Tunggu Bapak Presiden

4 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kenaikan Gaji PNS Tengah Digodok, Kemenkeu: Kita Tunggu Bapak Presiden

Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS disebut tengah digodok. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyampaikan agar menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan hal tersebut kepada DPR RI.


Sri Mulyani Sebut Kenaikan Suku Bunga di Berbagai Negara Sudah di Titik Puncak, Apa Artinya?

4 hari lalu

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Kenaikan Suku Bunga di Berbagai Negara Sudah di Titik Puncak, Apa Artinya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan suku bunga di berbagai negara sudah mencapai puncaknya. Apa artinya?


Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 243,9 Triliun

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 243,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp 243,9 triliun. Apa alasannya?