Kendalikan Inflasi di Daerah, Airlangga Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumumkan inflasi bulan Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding inflasi bulan Juli 2020, yaitu 4,94 persen.

Namun secara spasial, 66 kabupaten/kota mengalami inflasi di atas nasional. Angka ini turun dari sebelumnya yang mencapai 69 kabupten/kota. Sementara itu dalam tingkat provinsi tercatat 27 provinsi yang inflasinya masih di atas nasional. 

Untuk pengendalian inflasi, Airlangga memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, mendorong perluasan kerja sama antar daerah—terutama daerah surplus atau defisit—untuk menjaga suplai komoditas. Kedua, mendorong pelaksanaan operasi pasar dalam rangka memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, melakukan pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Keempat, pemberian subsidi ongkos angkut guna memperlancar distribusi.

“Ini bisa dilakukan kepala daerah masing-masing,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Kamis, 1 September 2022.

Airlangga juga menyebut perlunya percepatan implementasi tanaman pangan di pekarang rumah masing-masing. Misalnya menanam cabai untuk mengantisipasi permintaan tinggi, eterutama menuju akhir tahun. Dia juga meminta daerah membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas stargis di masing-masing wilayah.

Dibantu Badan Pangan, pemerintah mendorong penguatan sarana prasarana untuk produk pertanian. “Termasuk untuk penyimpanan cost storage, terutama untuk daerah-daerah di sentra produksi,” ujar Airlangga.

Pengendalian inflasi di daerah-daerah, lanjut Airlangga, juga bisa dilakukan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD, antara lain dana alokasi khusus fisik dengan tematik ketahanan pangan.

Kemudian, Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen untuk meredam bahan pangan. Selain itu, bisa untuk memberikan bantuan sosial ataupun dukungan di sekttor transportasi. Airlangga juga merekomendasikan sinergi antar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan gerakan pengendalian inflasi pangan guna mempercepat stabilisasi harga.

“Bapak Ibu Gubernur, Walikota yang angka (inflasi) di atas nasioal diminta dapat menurunkan inflasi menurunkan dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5 persen,” kata Airlangga.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini