TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Adapun PUPR telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 29 Agustus 2022.
"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis pada Senin, 29 Agustus 2022.
Basuki mengatakan pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun. Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, pada hari ini dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak enam paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar.
Selain itu, Ditjen Bina Marga sebanyak delapan paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Basuki.
Basuki pun mengimbau para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, cepat, bekerja keras, dan produktif memeriksa permasalahan di lapangan. "Harus melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik," ucapnya.
Ia meminta agar petugas memastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, serta memerharikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, ia ingin agar kekumuhan baru di lokasi IKN dapat dihindari, tertib menyelenggarakan keselamatan konstruksi, dan menghindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR juga akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.
Ia mengungkapkan akan terus berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Kemudian berkonsultasi terkait prosedur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, juga mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
