Totalnya mencapai Rp 2,17 triliun. "Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan pengalihan subsidi BBM ini di Istana.
Sampai rapat selesai, Sri Mulyani tetap enggan merinci ujung keputusan Jokowi setuju BBM naik atau tidak. "Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," kata dia berkilah.
Di sisi lain, pemerintah daerah tak hanya untuk mengalihkan 2 persen DAU dan DBH untuk subsidi transportasi saja. Daerah juga diminta membantu maskapai untuk menggenjot jumlah penumpang dari wilayah mereka alias memberikan guarantee occupancy atau jaminan okupansi sampai 60 persen.
"Kita tahu kalau pesawat itu di bawah 60 persen, apalagi propeller, yang baling-baling itu, mereka rugi, ini mereka minta guarantee, pemda bisa block seat," ujar Budi.
Salah satu caranya, kata Budi, yaitu pemerintah daerah membeli hingga memasarkan tiket pesawat yang menuju dari dari daerah mereka. Ia pun menyebut beberapa daerah sudah berhasil menjalankan ini.
"Jadi pemerintah turut serta mensubsidi, tapi di tengah-tengah mereka subsidi, occupancy naik jadi 70 persen konstan, subsidinya dilepas," kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
