Meski begitu, di hadapan para anggota DPD, Sri Mulylani memastikan bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM. Tapi pemerintah berhadapan dengan tantangan kuota BBM bersubsidi akan segera habis.
Oleh karena itu pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM. "Pertanyaannya, (subsidi) mau nambah atau enggak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu sebelumnya memperkirakan bahwa jika kondisi seperti sekarang terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan membengkak Rp 189 triliun. Walhasil, total subsidi pada akhir tahun ini bakal meroket hingga Rp 700-an triliun.
Angka itu baru memperhitungkan konsumsi Pertalite dan Solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik. “Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa, 23 Agustus 2022.
BISNIS
Baca: Sri Mulyani Soal Tambahan Subsidi Jika Harga BBM Tak Dinaikkan: Dari Mana? Suruh Ngutang?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
