TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pertanyaan soal kemungkinan pemerintah menambah anggaran tahun ini untuk mencegah jebolnya alokasi subsidi energi. Tambahan anggaran dibutuhkan bila pemerintah tidak mengambil langkah apapun dalam menahan konsumsi BBM subsidi.
"Pertanyaannya, (subsidi) mau nambah atau enggak? Kalau nambah, dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis, 25 Agustus 2022.
Bendahara negara tersebut sebelumnya memaparkan bila konsumsi BBM subsidi tak terkontrol, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun, sehingga totalnya pada tahun ini bisa mencapai Rp 700 triliun. Perhitungan itu hanya mencakup Pertalite dan Solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa lalu, 23 Agustus 2022.
Di hadapan para anggota DPD pada hari ini, Sri Mulyani membeberkan bahwa hampir 90 persen BBM subsidi justru dinikmati oleh orang kaya. Hal tersebut adalah risiko dari penyaluran subsidi terhadap barang, tetapi bisa dibeli oleh siapapun.
"Jadi yang orang miskin tadi, dari ratusan triliun subsidi itu, dia hanya menikmati sangat kecil," ucap Sri Mulyani.
Pengguna BBM bersubsidi, kata Sri Mulyani, lebih banyak berasal dari kalangan orang kaya. Secara spesifik, Pertalite dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya dan solar dikonsumsi oleh 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Selanjutnya: Dari total anggaran subsidi Pertalite, 86 persen di antarannya dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya.
