TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ekonomi Indonesia sedang mengalami tahap pemulihan yang ditandai dengan naiknya volume subsidi dan kompensasi harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram.
Sebagaimana diketahui, dunia tengah dilanda ketidakpastian salah satunya akibat konflik Rusia-Ukraina yang memicu tingginya harga komoditas global, terutama sektor energi. Suahasil menyampaikan, APBN selama ini telah menjaga inflasi agar harga energi tak naik terlalu cepat.
"Caranya gimana? APBN-nya yang bayar. APBN bayar harga energi yang harusnya naik, tapi sekarang belum naik," katanya dalam Seminar Nasional 2022 yang digelar ISEI pada Rabu (24/8/2022).
Seperti diketahui, harga minyak dunia telah mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar sehingga berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Jika melihat anggaran awal subsidi dan kompensasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp152,5 triliun pada APBN 2022. Namun, dengan melonjaknya harga komoditas energi, pemerintah kemudian mengajukan tambahan subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun guna menahan agar harga BBM dalam negeri tidak mengalami kenaikan.
"Kalau tidak [ada tambahan subsidi] maka harga BBM itu sudah naik ketika harga internasional naik," ujarnya.
Di samping itu, Suahasil juga mengatakan volume yang menggunakan subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG naik pesat, lantaran mulai pulihnya ekonomi domestik. Meningkatnya aktivitas masyarakat membuat konsumsi energi semakin tinggi, kuota yang ditetapkan pemerintah pun semakin cepat habis.
"Senang kita kegiatan ekonominya mulai muncul, tetapi kan ada harga yang mesti dibayar," tuturnya.
Suahasil mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan perhitungan untuk memastikan alokasi subsidi yang ada saat ini cukup hingga akhir tahun.
"Sekarang kita lagi ngitung-ngitung nih. Ini bulan Agustus cukup nggak ya, Rp502 triliun ini? Ini lagi kita hitung terus nih," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fakta-fakta terkait jebolnya subsidi energi sebesar Rp502 triliun yang telah dianggarkan pada APBN 2022. Dia bahkan memperkirakan pemerintah harus nambah lagi anggaran subsidi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun. Meski demikian, dia mengaku penambahan subsidi tidak akan cukup jika tak dilakukan pembatasan.
"Nambah, kalau kita tidak menaikkan [harga] BBM. Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan. Tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun. Itu untuk subsidi tadi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG dan listrik," imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah dihadapkan pada tiga opsi atau skenario untuk mengatasi kondisi jebolnya anggaran subsidi energi.
Pertama, menaikkan anggaran subsidi hingga mendekati Rp700 triliun, seperti perhitungannya—yang akan membebani kondisi fiskal.
Kedua, mengendalikan volume konsumsi BBM, terutama pertalite dan solar. Sri Mulyani menyebut bahwa dalam opsi ini, akan terdapat ketentuan siapa yang bisa dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi, juga terdapat pembatasan berapa banyak pembelian BBM bersubsidi oleh setiap orangnya.
"Ketiga, naikkan [harga] BBM-nya," kata Sri Mulyani.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
