TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi UMKM tengah menghadapi berbagai tantangan pendanaan, termasuk akses informasi yang asimetris.
“Model atau portofolio produk keuangan syariah yang tersedia untuk UMKM, termasuk pendanaan, garansi, tabungan, transfer, dan jasa manajemen kas yang digabungkan dengan teknologi digital, berpotensi menjadi solusi karena semua informasi dapat diperoleh dengan lebih efisien dan lebih murah, serta dapat mengatasi permasalahan terkait informasi yang asimetris," kata dalam The 6th Annual Islamic Finance Conference yang disiarkan virtual pada Rabu, 24 Agustus 2022.
Menurutnya, memberdayakan UMKM merupakan langkah yang tepat secara moral dan strategis dalam pengembangan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, kata dia, keuangan Islam memainkan peranan penting melalui penerapan prinsip transaksi yang adil dan setara.
Dia juga mengatakan pemerintah Indonesia terus mendukung perkembangan UMKM. Sejak Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar UMKM terkena pukulan lebih keras dibandingkan krisis 1997-1998.
Hal ini dikarenakan sifat pandemi yang tidak memungkinkan manusia dan aktivitas bisnis secara fisik atau langsung, karena untuk mencegah penyebaran virus. Karena itu, kata dia, dalam proses pemulihan, pemerintah harus memastikan bahwa UMKM mendapat perhatian khusus.
Sri Mulyani melihat pemulihan dan juga kinerja ekonomi Indonesia tumbuh disumbangkan oleh pemulihan usaha mikro kecil dan menengah.
"Karena itu, rancangan program pemulihan ekonomi nasional, juga menempatkan pemulihan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu pilar terpenting, selain jaminan kesehatan dan perlindungan sosial," ujarnya.
Adapun Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total bisnis, bahkan menyerap 97 lapangan kerja dan menyumbang 60 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.
Kendati begitu dia masih melihat tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju, dan juga terbatasnya akses ke layanan keuangan, dan kondisi mereka diperburuk oleh infrastruktur yang lemah di daerah terpencil.
HENDARTYO HANGGI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
