Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H saat acara peringatan hari musik Nasional. Rabu, 9 Maret 2022 di Gedung Sentra Mulia, Jakarta Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,2 triliun selama semester I tahun 2022. Angka ini naik 44,5 persen dari Rp1,6 triliun pada tahun lalu atau 59,1 persen dari target sebesar Rp3,8 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris jendral Andap Budhi Revianto mengatakan sebagian besar PNBP Kemenkumham didapat dari layanan publik yaitu layanan keimigrasian, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual.

Tetapi kata Andap bila dihitung hingga Agustus, capaian PNBP Kumham bahkan mencapai Rp 2,4 triliun atau 64,11 persen dari target yang sudah ditentukan. 

“Mayoritas pemasukan PNBP Kemenkumham bersumber dari layanan publik, layanan pendidikan, serta sewa tanah dan gedung,"kata Andap Rabu 24 Agustus  2022.

Dari layanan keimigrasian, unit penjaga pintu gerbang negara di enam bulan pertama ini berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun.

Andap mengatakan layanan kemigrasian hingga 5 Agustus 2022 sudah meraih Rp2,1 triliun atau 106,55 persen dari target. 

Artinya PNBP dari keimigrasian adalah 71,40 persen dari total realisasi PNBP per 5 Agustus 2022, atau 76,08 persen dari target PNBP tahun 2022 yang sebesar Rp2 triliun.

“Jika melihat data saat ini, layanan keimigrasian malah sudah berhasil melampaui target PNBP tahun ini,” kata Andap.

Layanan berikutnya kata Andap, adalah administrasi hukum umum yang terdiri dari fidusia, badan hukum, jasa hukum lainnya, dan PNBP Umum. Hingga saat ini layanan tersebut sudah mencapai realisasi sebesar 51,64 persen, dari target sebesar Rp938 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp484 miliar.

Sedangkan dari layanan kekayaan intelektual telah tercapai Rp470,040,791,941,- dari sasaran sebesar Rp850 miliar atau 55,30 persen. 

“Layanan kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD), serta merek dan indikasi geografis,”kata  Andap. 

Adapun jenis PNBP Kemenkumham lainnya yaitu berasal dari pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang dijalankan oleh BPSDM, serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal. 

Berdasarkan data tersebut, Kementerian di bawah kendali Menkumham Yasonna Laoly ini yakin berhasil mengumpulkan PNBP melebihi target di akhir periode. 

“Jika saat ini saja kita berhasil mencapai 64,11 persen dari target, Insya Allah di akhir periode Kemenkumham dapat menyumbang PNBP melebihi target yang ditetapkan,"ujar Andap. 

Sebelumnya, akibat pandemi, Kemenkumham sempat mengalami penurunan PNBP secara signifikan. Namun beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi membuat Kemenkumham dapat bangkit kembali memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kondisi itu tidak hanya dialami Kemenkuham, tetapi hampir seluruh sektor maupun Kementerian/Lembaga (K/L). 

Secara keseluruhan, Realisasi PNBP sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp281,0 Triliun atau 58,3 persen  dari Rp. 481,6 Triliun yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi ini tumbuh sebesar 35,8 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Kemenkumham sendiri termasuk empat besar K/L penyumbang PNBP semester pertama tahun 2022. 

“Meningkatnya penerimaan PNBP ini merupakan kabar baik. Setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, kinerja pemerintahan semakin baik. Kedua, kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan menunjukkan kebangkitan,”kata Andap. 

AYU CIPTA 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

1 hari lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

3 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

4 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Sektor ESDM Realisasikan PNBP Senilai Rp 351 Triliun pada 2022

5 hari lalu

Sektor ESDM Realisasikan PNBP Senilai Rp 351 Triliun pada 2022

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan realisasi PNBP didominasi sektor mineral dan batu bara atau minerba senilai Rp 183,4 triliun.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

8 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

13 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

14 hari lalu

Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

DJKN Kementerian Keuangan melaporkan capaian lelang pada tahun 2022 melebihi target. Barang paling laris manis dalam lelang adalah besi tua.


Target Lelang 2023 Rp 33 Triliun, DJKN: Ancaman Resesi Belum Berpengaruh

14 hari lalu

Target Lelang 2023 Rp 33 Triliun, DJKN: Ancaman Resesi Belum Berpengaruh

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumumkan capaian lelang tahun 2022 senilai Rp 35,23 triliun.


KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

16 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

24 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.